Jakarta, spiritnews.co.id – Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta para pekerja migran Indonesia (PMI) yang sedang bekerja di luar negeri untuk menunda rencana cuti, mudik, dan kepulangannya ke Tanah Air pada masa pandemi Covid-19. Kalaupun terpaksa pulang, para PMI diwajibkan memenuhi standar protokol kesehatan yang telah ditetapkan.
“Untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, kita imbau PMI untuk menunda kepulangannya sampai wabah korona dapat teratasi. Kepulangan PMI dapat dilakukan bagi PMI yang habis masa kontrak kerjanya, PMI yang habis masa visa kerjanya, dan/atau PMI yang dideportasi,” kata Menaker Ida di Jakarta, Minggu (10/05/2020).
Hal tersebut diungkapkan Menaker Ida saat menjadi narasumber Diskusi Online yang digelar AKU Indonesia bertema Kebijakan Penempatan dan Pelindungan PMI pada masa Pandemi Covid-19 dan penerapan UU Nomor 18 Tahun 2017 melalui video conference.
Plt. Dirjen Binapenta & PKK, Aris Wahyudi dan Direktur PPTKLN, Eva Trisiana, Menaker Ida mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan perwakilan RI di negara penempatan dan Atase Ketenagakerjaan untuk memastikan pelindungan bagi PMI yang bekerja di luar negeri.
Langkah-langkah lain yang dilakukan yakni berkomunikasi dengan pengguna/user (majikan) maupun agen penempatan, agar PMI yang telah habis masa kontrak kerja dapat terus dibantu/fasilitasi untuk tetap tinggal di negara penempatan.
“Kami juga berkoordinasi agar PMI yang tidak bekerja sebagai akibat kebijakan physical distancing, agar gajinya tetap dibayar dengan mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh negara penempatan,” katanya.
Selama masa pandemi Covid-19, Menaker Ida juga mengimbau seluruh PMI di negara tujuan penempatan agar tidak keluar dari tempat tinggal, kecuali dalam keadaan mendesak dengan tetap menggunakan masker, serta menjauhi pusat keramaian.
“Kami koordinasi secara teknis dengan labour departmen negara tujuan penempatan untuk memberikan imbauan kepada para pemberi kerja, agar PMI menjauhi pusat keramaian dan menggunakan masker apabila akan keluar dari tempat tingga,” ujarnya.
Upaya preventif lainnya, kata Ida, membentuk tim pelaksanaan piket dalam rangka memonitor dan menjawab secara aktif hotline layanan pelindungan WNI, termasuk PMI terkait Covid-19, serta menyampaikan update informasi tentang kondisi PMI di negara penempatan.(rls/red)
