Kota Bekasi, SpiritNews-Puluhan massa dari Aliansi Pemuda untuk Pembangunan Rakyat Kota Bekasi menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Bekasi.
Mereka menuntut Kepala Dinas PUPR Kota Bekasi, Tri Adhianto untuk mundur dari jabatan. Massa menuding ada persekongkolan jahat antara oknum kepala dinas dan sekretaris dinas dalam penyerapan proyek Penunjukan Langsung ( PL) dibawah Rp 200 juta dengan kontraktor nakal.
“Saya sudah mendapatkan data banyak proyek yang tidak transparan. Di Perumnas III Bekasi Timur contohnya proyek saluran dikerjakan asal jadi. Warga merasa dirugikan dengan pekerjaan tersebut,” kata Hasan Basri, selaku Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Selasa (14/3/2017).
Basri juga menuding jika Tri Adhianto tidak pantas memimpin Dinas PUPR karena pendidikanya tidak sesuai dengan jabatan. Hal ini masih menurut Basri, berimbas pada minimnya pengawasan pengerjaan di lapangan.
“Ini uang rakyat (APBD) tidak boleh hanya dinikmati kepala dinas dan oknum lain saja. Pembangunan harus diawasi dan dievaluasi. Saat ini miliaran rupiah sudah dikucurkan pemerintah untuk antisipasi banjir, nyatanya banjir masih ada di Kota Bekasi. Diduga keras dananya di korupsi pihak dinas,” tegasnya.
Massa mengancam akan memberikan data temuan dan kajian mereka ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi untuk diperiksa terkait dugaan korupsi tersebut. Mereka juga meminta agar walikota Bekasi melakukan evaluasi kinerja Dinas PUPR.
“Kalau berani publikasi semua proyek PL. Jangan kontraktor nakal yang dipakai, ada publis kontraktor nakal yang sudah tidak dipakai,” tandasnya.
Mereka juga mendesak agar DPRD Kota Bekasi membuat regulasi proyek PL yang ada di Dinas PUPR. Transparansi dan ketepatan penggunaan anggaran juga harus diberikan secara on line.
“Kita akan terus melakukan pengawasan. Bahkan akan kita berikan data ini ke Kejaksaan, jangan sampai temuan BPK menjadi sesuatu yang biasa. Mungkin saja ada korupsi berjamaah di PUPR,” ungkapnya.
