Jakarta, SpiritNews-Pertumbuhan ekonomi nasional pada 2018 ditargetkan dikisaran 5,4 hingga 6,1 persen sebagai wujud bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) disusun dengan optimisme yang realistis dan kredibel.
“Saya ingin menekankan beberapa hal. Pertama, RAPBN 2018 disusun dengan semangat optimisme, tapi harus realistis dan kredibel sejalan dengan perbaikan ekonomi dunia. Kita juga harus berani meningkatkan target pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4 hingga 6,1 persen,” kata Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/3/2017).
Dalam sidang bertopik Kapasitas Fiskal (Resource Envelopes) dan Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2018 dan Peningkatan Peringkat Kemudahan Berbisnis (Ease of Doing Business/EODB) Tahun 2018 itu, Presiden menegaskan, semua kementerian harus bekerja keras dan melakukan langkah konkret untuk mewujudkan target tersebut.
Presiden di tengah seluruh menteri dan pimpinan lembaga dalam Kabinet Kerja.tersebut juga meminta jajarannya tidak bekerja secara monoton, linier, ataupun biasa-biasa saja (business as usual).
“Saya kira ini harus ditekankan kepada yang ada di bawah kita agar betul-betul langkah konkret itu ada,” kata Presiden.
Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya meningkatkan rasio perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi sekira 11 persen.
Selain itu, Presiden ingin agar dilakukan penajaman program prioritas sehingga setiap program betul-betul mendorong produktivitas sekaligus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi.
“Dan, untuk investasi karena kapasitas fiskal yang terbatas sehingga investasi tidak bisa tergantung pada pemerintah,” kata Presiden.
Oleh karena itu, menurut Presiden, sumber-sumber investasi sebagian besar harus berasal dari swasta dan badan usaha milik negara (BUMN) atau mencapai 70 hingga 80 persen.
“Capital Expenditure BUMN harus ditingkatkan sehingga ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita,” kata Presiden.
Pengeluaran modal (capital expenditure atau capex) adalah alokasi yang direncanakan dalam anggaran untuk melakukan pembelian/perbaikan/penggantian segala sesuatu yang dikategorikan sebagai aset.
Oleh karena itu, Presiden juga menegaskan jika ada swasta yang ingin masuk dalam proyek investasi, maka hal itu agar diserahkan kepada mereka.
“Kalau ada swasta yang masuk serahkan saja kepada swasta. Jangan APBN masuk. Jangan BUMN masuk,” demikian Presiden Jokowi.
