SpiritNews-Kasus e-KTP telah merugikan negara mencapai Rp2,3 triliun. Beberapa pejabat negara termasuk anggota DPR RI diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Menanggapi hal itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Zulkifli Hasan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas pelaku secara adil dan tidak tebang pilih.
“Kita selalu mendukung langkah KPK dalam pengusutan kasus e-KTP, jangan sampai tebang pilih,”tegasnya kepada wartawan di Bandung, Kamis (16/3/2017)
Indikasi pengembalian uang oleh sejumlah pejabat, dikatakan Zulkifli sepenuhnya mengembalikan sesuai proses hukum berlaku.”Soal pengembalian uang oleh pejabat yang terlibat, kita patuhi sesuai proses hukum yang berlaku,”ujarnya.
Sementara itu dalam kunjungan kerjanya di Kota Bandung, dirinya menjadi pembicara dalam Seminar Kewirausahaan BEM Universitas Komputer Indonesia (Unikom Bandung).
Ketua MPR mendorong kampus mencetak generasi enterpreneur yang berani membuka lapangan kerja dan bukan lagi mencari kerja. “Kesenjangan bisa dikurangi dengan munculnya lebih banyak pengusaha pengusaha muda,” ungkapnya
Zulkifli menambahkan setelah 18 Tahun reformasi, kesenjangan antara yang kaya dan miskin masih tinggi. Berdasarkan data Oxfam, 4 orang terkaya Indonesia kekayannya setara dengan 100 juta kelompok termiskin.
“Ini harus menjadi perhatian mahasiswa untuk berwira usaha,membuka lapangan kerja agar bisa menekan kesenjangan sosial,”pungkasnya.
