Peserta PKBM Dimintai Uang, Sosialisasi UNBK Menuai Kontroversi

Bandung, SpiritNews-Sosialisasi mengenai ujian nasional berbasis komputer (UNBK) untuk pendidikan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Jawa Barat, yang diselenggaran di Aula Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat, (11/3/2017) lalu, menuai kontroversi.
Sejumlah pelaksana PKBM dari kabupaten/kota di Jawa Barat,  merasa keberatan atas materi yang disampaikan Ketua Pusat Himpunan Pengiat Teknologi dan Komunikasi, Fauzi Eko Sunyono, inti dari materi yang disampaikannya adalah tentang kebijakan UNBK dan Ujian Sekolah 2017.
Serta kewenangan untuk menerbitkan ijazah sebagaimana di jelaskan di undang-undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional pasal 61, yang menyangkut  tentang peserta didik yang ikut UNBK.Tahun ini siswa PKBM yang sudah ada di data-base, terakhir sampai 31 januari 2017.
Namun dari beberapa peraturan yang di sampaikannya, tak-urung menjadi keluhan pula dari para PKBM  Kota/Kabupaten, terkait minimnya fasilitas komputer atau IT dan SDM, terutama bagi peserta usia lanjut (usia atas).
Bagi lokasi PKBM yang berada di wilayah pinggiran atau pelosok, tampak kurang antusias untuk melaksanakan UNBK, misalnya PKBM dari Garut, Semedang, Cirebon dan Ciamis, rata-rata mengaku kebejakan untuk melaksanakan UNBK terlalu di paksakan oleh pemerintah.
Seperti dituturkan Agus, pengelola PKBM asal Sumedang, setiap pelaksanaan ujian nasional (UN) selalu ada kewajiban PKBM untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp 75.000 – Rp 150.000 per siswa, yang diserahkan kepada panitia di Kabupaten. “Kalau setiap PKBM siswanya berjumlah 50 orang sudah berapa uangnya,” keluh Agus.
Dikatakan Agus, kewajiban membayar sejumlah uang untuk mengikuti UNBK di PKBM, sampai dengan tahun ini (2017) pungutan tersebut diduga akan terjadi, “kami sebagai pengelola PKBM akan melaporkan kepada pihak berwenang bila tetap akan ada pungutan lagi,” ucap Agus.
Karena lanjut dia, sudah jelas pada peraturan pemerintah (PP) No 19/2005 dengan perubahan ke PP No 13/2015 pasal 69 ayat 2, setiap siswa-siswi wajib mengikuti UN tanpa di pungut biaya, alias gratis,jelasnya.
Agus berharap kepada pemerintah, khususnya pemprov Jabar, untuk memperhatikan PKBM yang ada dipinggiran.
“Karena kami mengadakan kegiatan tersebut sebagai jembatan kepentingan masyarakat kecil untuk menempuh pendidikan yang layak, walau dengan fasilitas PKBM yang seadanya,” ungkanya.(ron)