66,4 Persen Responden Puas Kinerja Jokowi

Jakarta, SpiritNews-Hasil survei nasional lembaga penelitian Indo Barometer terkait evaluasi dua setengah tahun pemerintahan Joko Widodo menunjukkan adanya kepuasan dari mayoritas publik terhadap kinerja Presiden.
“Mayoritas publik puas terhadap kinerja Presiden Jokowi,” ujar Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari dalam acara pemaparan hasil survei di Jakarta, Rabu (22/3/2017).
Survei Indo Barometer dilakukan di 34 Provinsi pada tanggal 4-14 Maret 2017 dengan jumlah responden 1.200 orang dengan margin error sebesar kurang lebih 3,0 persen.
Menurut Qodari, sebanyak 66,4 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo, sedangkan 32 persen menyatakan tidak puas dan 1,6 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Dikatakan, berdasarkan pertanyaan yang dilontarkan, mayoritas responden yang menyatakan puas terhadap kinerja Jokowi menyatakan akan kembali memilih Jokowi dalam Pilpres 2019.
Sementara yang tidak puas menyatakan memilih Prabowo Subianto. Dia mengatakan tingkat keyakinan publik terhadap kemampuan Presiden Joko Widodo dalam memimpin Indonesia ke depan yang lebih baik sebesar 69,2 persen, publik yang merasa tidak yakin sebesar 27,0 persen, dan yang menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 3,7 persen.
“Mayoritas publik atau 82 persen menyatakan bahwa negara sedang bergerak ke arah yang benar, sebanyak 5,2 persen masih berpendapat bergerak ke arah yang salah, dan 12,8 persen tidak tahu atau tidak jawab,” ujar dia.
Adapun keberhasilan pemerintahan Jokowi menurut publik antara lain program pembangunan yang meningkat, pelayanan pendidikan lebih baik, kartu indonesia sehat, infrastruktur jalan lebih baik, kestabilan harga di daerah terpencil, kebijakan tol laut, pemberantasan korupsi, eksekusi mati pengedar narkoba, hubungan dengan Arab Saudi dan lain-lain.
Sedangkan kegagalan pemerintahan Jokowi menurut publik antara lain pemimpin boneka, harga kebutuhan pokok belum stabil, pelayanan kesehatan buruk, perekonomian rakyat terlalu pro Tiongkok, terkait stabilitas politik, keterbatasan lapangan pekerjaan, penegakan hukum tidak netral, kasus SARA, kualitas pendidikan, dan lain-lain.(*)