Kota Bekasi, SpiritNews-Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi akan terus memantau dan memverifikasi pendistribusian Kartu Sehat (KS) berbasis Nomer Induk Kependudukan (NIK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.
Kepala Bidang Penyandang Masalah Keluarga Sosial (PMKS), Dinsos Kota Bekasi, Teti Handayani mengatakan, pemantauan ini harus dilakukan agar tepat sasaran kepada warga miskin.
Untuk saat ini, kata Teti, warga miskin yang berhak mendapatkan KS sudah terdata sebanyak 26 ribu KK (kepala keluarga) dengan kategori masyarakat berpenghasilan di bawah UMK.
“Kita adakan survey kepada warga yang mengajukan KS, dan kita lihat kondisi rumahnya, pekerjaan dan perekonomiannya. Kita verifikasi dulu sebelum KS didistribusikan. Survey ini kita lakukan agar tepat sasaran,” Teti kepada SpiritNews, Kamis (30/3/2017).
Sejak diumumkan oleh Walikota Bekasi, Rahmat Effendi pada Oktober 2016 lalu, KS berbasis NIK ini dapat digunakan untuk berobat ke rumah sakit milik pemerintah dan swasta.
“Waktu pendataan pada Oktober 2016 lalu sangat singkat karena berdekatan dengan akhir tahun. Sehingga masih banyak masyarakat miskin yang belum kita data,” jelasnya.
Diakuinya, data 26 ribu KK tersebut terdaftar di Dinsos sampai Maret 2017. Sehingga, dimungkin data tersebut aka bertambah. Karena pihaknya masih melakukan pendataan ulang hingga enam bulan kedepan, dan evaluasi.
“Kami akan data ulang, karena banyak yang mengajukan alasan sudah putus kerja, pekerja lepas dan tidak punya pekerjaan. Itu masuk dalam kategori. Bagi masyarakat yang belum memiliki KS, saat ini masih dalam proses pencetakan. Setelah itu baru kita lakukan pendistribusian,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan, pendataan ulang yang dilakukan ini dengan sistem “jemput bola” ke setiap kelurahan. Data warga miskin ini masuk ke kecamatan, lalu diteruskan ke Dinsos.
“Di Dinsos kita buatkan berita acara jumlah warga miskin,” ungkapnya.(sam)