Jakarta, SpiritNews-Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan segera menyurati Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan terkait persoalan konflik agraria yang sedang dialami oleh warga Telukjambe Barat.
Hal tersebut diungkapkan Zulkifli saat menyambangi langsung ke tempat pengungsian 217 petani blok Kutatandingan, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang korban penggusuran paksa oleh PT Pertiwi Lestari (Salim Group), Jumat (31/3/2017) di PP Muhammadiyah, Tahan Abang, Jakarta Pusat.
Zulkifli Hasan yang juga menjabat Ketua Umum Partai Amanat Naional (PAN) ini mengatakan, dalam negara pancasila jangan sampai warga negara hidup terlantar.
Menurutnya, negara mesti hadir ditengah-tengah masyarakat yang mengalami penindasan. Terutama bagi yang telah merenggut hak hidupnya, khususnya kehidupan kaum tani.
“Negara mesti hadir ditengah persoalan warganya, apalagi ini menyangkut kemanusiaan,” ujar Zulkifli Hasan di hadapan ratusan petani Telukjambe Barat.
Sebelumnya diberitakan, Konflik agraris di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, khususnya di Kecamatan Telukjambe Barat belum juga tuntas, bahkan semakin berdampak luas.
Akibat konflik agraria ini, sekitar 220 Kepala Keluarga (KK) menjadi korban penggusuran dari lahan garapan oleh PT Pertiwi Lestari. Dari jumlah itu, sebanyak 60 anak diantaranya ikut terlantar dan terancam tidak bisa melanjutkan sekolah.
Pengacara hak asasi manusia (HAM) dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Alldo Fellix Januardy mengatakan, sudah hampir enam bulan anak-anak petani itu tidak masuk sekolah karena tempat tinggal mereka digusur oleh PT Pertiwi Lestari.
“Termasuk ada korban balita terpaksa ikut aksi dengan orang tua mereka ke Jakarta. Karena sudah tidak mungkin tinggal di rumah mereka yang sudah digusur paksa,” ujar Alldo, Kamis (30/3/2017).
Dikatakan, konflik agraria di Kecamatan Telukjambe ini belum sepenuhnya mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah dan pusat. Bahkan ratusan petani korban penggusuran PT Pertiwi Lestari yang saat ini ada di Jakarta sama sekali belum ditemui oleh perwakilan dari pemerintah pusat.
Saat ini ratusan petani asal Karawang itu ditampung di Masjid Al-Istiqomah yang dikelola PP Muhammadiyah, Tanah Abang, Jakarta Pusat. “Untuk biaya kebutuhan sehari-hari para petani ditanggung bersama secara swadaya,” ujar Alldo.
Meski belum ada tanggapan serius dari pemerintah, kata Alldo, para petani ini akan tetap bertahan di Jakarta. Sementara untuk anak-anak didampingi untuk belajar oleh pengurus pusat Muhammadiyah.
Anak-anak tetap bersemangat untuk belajar meski harapan untuk kembali ke sekolah sangat minim. Bahkan, menurut Alldo, dalam waktu dekat, akan ada perwakilan dari anggota Komisi II DPR-RI yang akan menemui para petani.
“Kasihan para petani dibiarkan terlantar seperti ini. Kami sangat menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan acuh terhadap warganya sendiri,” ujarnya.
Dia berharap, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang dan pemerintah pusat peduli nasib ratusan petani yang menjadi korban penggusuran oleh swasta tersebut.
Karena bantuan akomodasi dari Pemkab Karawang untuk korban sengketa lahan ini, kata Alldo, sudah terhenti sejak 13 Februari 2017 lalu.
“Tempat tinggal sementara yang disediakan pemerintah di Rusunawa Adiarsa kondisinya juga sangat kotor. Sehingga banyak pengungsi yang sakit terkena penyakit,” tegasnya.
Sebelumnya, ratusan petani Blok Kutatandingan, Kecamatan Telukjambe Barat menggelar aksi damai di depan Istana Negara di Jakarta.
Aksi petani yang tergabung kedalam Serikat Tani Telukjambe Bersatu (STTB) itu untuk menuntut dan berharap agar Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, segera meneken peraturan presiden mengenai distribusi lahan.(sir)
