Pegawai Fungsional Puskesmas Ancam Boikot Pelayanan

Karawang, SpiritNews-Pegawai Fungsional Puskesmas Tanjung Pura, Andi Kusnadi mengatakan, harusnya semua PNS di Puskesmas baik itu struktural maupun fungsional mendapatkan biaya kapitasi dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Kenapa sekarang yang mendapatkan TPP dan Kapitasi itu hanya kepala Puskesmas dan Kasubag TU Puskesmas saja?,” tanya Andi.
Pertanyaan Andi ini muncul karena dia merasa pegawai fungsional Puskesmas didiskriminasi oleh Pemkab Karawang, karena hanya memberikan kapitasi dan TPP kepada kepala Puskesmas dan kepala sub bagian tata usaha saja.
Menurut Andi, Pemkab Karawang dalam hal ini telah menganaktirikan PNS fungsional di Puskesmas. Padahal jika melihat kabupaten lain semua PNS struktural dan fungsional itu mendapatkan kapitasi dan TPP.
“Kenapa hanya di Karawang yang tidak melakukan itu, padahal aturannya dari pusat itu sudah jelas jika kapitasi itu adalah jasa pelayanan medis dan bukan tunjangan,” kata Andi di Karawang, Senin (3/4/2017).
Secara terpisah, Pegawai Fungsional Puskesmas Medangasem, Tarsum Oman menyatakan, berdasarkan kronologis hilangnya TPP untuk PNS fungsional puskesmas, Pemkab mengaku adanya temuan dari BPK tahun 2014 yang menyatakan pemberian TPP dan kapitasi itu doble anggaran.
“Jika dulu dengan alasan temuan BPK, kepala puskesmas itu tidak dapat kapitasi tapi kenapa sekarang malah dapat lagi? Jadi alasam doble anggaran sepertinya tidak tepat,” katanya.
Oman berharap agar Pemkab Karawang bisa adil dan tidak mendiskretitkan PNS struktural dan fungsional.
Sebab selama ini yang memberikan pelayanan kesehatan itu adalah PNS fungsional kepada masyarakat dan bukan kepala puskesmas maupun Kasubag TU.
“Pelayanan langsung ke pasien kan itu kami (PNS fungsional) dan bukan kepala puskesmas,” jelasnya.
Oleh sebab itu, lanjut Oman, pihaknya dari PNS fungsional yang jumlahnya mencapai 1500 orang berencana akan memboikot pelayanan kesehatan kepada masyarakat jika tidak ada kepastian pemberian TPP dan kapitasi kepada PNS fungsional.
“Kami sudah berkordinasi akan menghentikan pelayanan kami pada masyarakat jika kami masih di diskreditkan oleh Pemkab Karawang,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Forum Komunikasi Puskesmas Kabupaten Karawang, Nana Padiana mengatakan hal serupa. Dia dan ribuan pegawai fungsional Puskesmas merasa didiskriminasi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, karena tidak menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Sementara untuk Kepala Puskesmas dan Kasubag TU Puskesmas, kata Nana, mendapat TPP dan Kapitasi. “Kami hanya mendapat kapitasi saja, sementara TPP tidak diberikan oleh Pemkab Karawang,” kata Nana.(sir)