Mahasiswa Desak Pemkab Karawang Perbaiki Jalan Rusak

Karawang, SpiritNews-Puluhan massa Ikatan Mahasiswa Karawang (IMK) menggelar aksi unjuk rasa terkait dengan kerusakan jalan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (13/4/2017).
Aksi unjuk rasa tersebut terjadi, setelah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhammad Hanif Dhakiri usai melepas 670 orang peserta magang ke 22 perusahaan di Kabupaten Karawang.
Dalam menyuarakan aspirasinya, para mahasiswa ini memaksa ingin bertemu dengan Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana. Agar bisa menyampaikan langsung yang menjadi tuntutan meraka.
“Kami minta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang segera melakukan perbaikan jalan. Karena sejumlah titik jalan di Karawang dalam kondisi rusak parah,” kata salah seorang orator.
Adapun tuntutan para pendemo ini antara lain, di tahun 2018 mendatang jalanan Karawang bebas lubang, perbaiki jalan rusak sekarang juga, tindak tegas kontraktor nakal, blacklist kontraktor yang tidak bermutu, tindak tegas dinas dan pegawai yang nakal, transparansi anggaran dan pemerataan infrastruktur, percepat pembangunan infrastruktur seperti infrastruktur pendidikan yang layak dan nyaman, dan taman kota dan ruang terbuka hijau yang layak dan tidak setengah-setengah.
“Tuntutan kami ini merupakan janji politik Cellica – Jimmy. Kami menilai bahwa pemerintah telah lalai dan lambat menyikapi persoalan jalan rusak dan berlubang seakan-akan menunggu jatuh korban,” tegasnya.
Kehadiran para pengunjuk rasa ini akhirnya diterima oleh Wakil Bupati Karawang, Ahmad Zamakhsyari. “Ibu Bupati Karawang saat ini tidak bisa menemui kalian, karena ada tugas mendampingi Menakertrans. Saya pun sebagai wakil bupati memiliki kewenangan yang sama dengan bupati Karawang untuk menjelaskan terkait tuntutan kalian,” kata Jimmy, panggilan akrab Wakil Bupati Karawang.
Dikatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang dan DPRD sudah menyusun anggaran untuk infrastruktur jalan sebesar Rp 837 miliar untuk pembangunan jalan desa sepanjang 418 kilometer dan 528 kilometer jalan kabupaten.
“Permasalahannya ini adalah uang negara, yang semuanya butuh mekanisme proses lelang dimana di akhir bulan ini akan dilelangkan Rp 110 miliar,” kata Jimmy.
Kepala Bidang Jalan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Bambang Sugiharta mengatakan, anggaran sudah disahkan dan diusulkan, tinggal pelaksanaannya yang harus diproses secara aturan.
“Insya Allah bulan ini kita akan mulai melakukan lelang pekerjaan khusus yang besar-besar, dan yang penunjukan langsung atau yang kecil-kecil sudah dimulai,” kata Bambang.
Bambang meminta kepada para pengunjuk rasa untuk bersabar , karena semua sedang dalam proses yang harus dijalankan sesuai aturan.(sir)