Operator Desa Harus Memilik Wawasan Mengenai Informasi dan Teknologi

Karawang, SpiritNews-Sistem demokratisasi harus didukung dengan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi. Sebab, hal ini dapat mengubah pola hubungan kekuasaan, termasuk dalam hal pola hubungan antar level pemerintahan maupun antar stakeholder pemerintahan yang semula berlangsung secara terbatas dan hierarki (top down) menjadi lebih terbuka, disertai dengan perluasan akses publik terhadap pembuatan kebijakan.
Demikian dikatakan Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana saat membuka Bimbingan Teknik (Bimtek) Informasi Teknologi (IT) Operator Desa se-Kabupaten Karawang Tahun 2017, di Gedung Singaperbangsa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, Rabu (26/04/2017). Hadir pula pada acara tersebut Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi.
“Khusus di lingkup kepemerintahan, penerapan teknologi informasi dan telekomunikasi diwujudkan dalam konsep e-government. Untuk mewujudkan praktek pemerintahan yang lebih efisien dan efektif, pelayanan yang lebih terjangkau dan memperluas akses publik untuk memperoleh informasi, sehingga dengan sendirinya akuntabilitas pemerintah akan semakin meningkat,” kata Cellica.
Dikatakan, Bimtek IT ini untuk menambah wawasan operator desa dalam pengelolaan tekhnologi IT diantaranya pembuatan blog, menggunakan media sosial yang faktual dan maksimal, serta membuat artikel yang baik dan benar.
“Perkembangan jaman hingga akhir abad ke-20 yang ditandai oleh dua hal fenomenal yang saling terkait, yakni demokratisasi dan kemajuan teknologi informasi/telekomunikasi, membawa perubahan yang signifikan dalam seluruh dimensi kehidupan umat manusia di seluruh penjuru dunia, bukan hanya dalam dimensi struktural, akan tetapi juga dimensi kultural (pola pikir, gaya hidup dan perilaku manusia),” katanya.
Menurutnya, sejalan dengan hal di atas, sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
Tujuannya, untuk memperbaiki sistem dan proses kerja pemerintah yang selama ini dilandaskan pada tatanan birokrasi yang cenderung kaku, hirarki kewenangan dan komando sektoral, menjadi suatu sistem manajemen modern dengan organisasi berjejaring sehingga dapat memperpendek lini pengambilan keputusan.
Menghilangkan sekat-sekat organisasi birokrasi serta memperluas rentang kendali dengan mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi.
Dengan demikian seluruh lembaga-lembaga pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya secara mudah, dapat setiap saat memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah secara optimal.
Namun demikian, penerapan E-Government, dalam prakteknya belum dipahami sebagai media untuk menjembatani komunikasi antara Pemerintah dengan masyarakat, akan tetapi baru sebatas ketersediaan situs (website) instansi Pemerintah.
“Saya berharap kegiatan ini bisa meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang penerapan informasi dan teknologi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan memperbaiki kualitas pelayanan kepada para stakeholders (masyarakat, kalangan bisnis dan industri) terutama dalam hal kinerja, efektivitas dan efisiensi,” ungkapnya.(rls)