Jokowi Janji Selesaikan Konflik Agraria di Karawang Dalam 3 Hari

Jakarta, SpiritNews-Presiden RI, Joko Widodo langsung menanggapi konflik agraria antara masyarakat petani dengan PT Pertiwi Lestari di Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.  ditanggapi langsung Presiden Joko Widodo.
Bahkan, Presiden langsung memerintahkan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk menyelesaikan konflik agraria tersebut.
Tanggapan tersebut langsung disampaikan kepada perwakilan petani yang pernah melakukan aksi kubur diri saat mengadakan pertemuan tertutup dengan Presiden Joko Widodo dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (3/5/2017) pagi.
“Pertemuannya soal penyelesaian konflik agraria yang terjadi di Telukjambe,” kata Ketua Umum Serikat Tani Telukjambe Bersatu, Maman Nuryawan, kepada wartawan.
Maman menyebut, Jokowi bakal segera membuat keputusan solutif. Terkait detail solusinya, Jokowi belum membeberkan.
“Beliau siap menyelesaikan konflik agraria yang ada di Karawang. Tapi tidak bisa disebutkan. Dia butuh tiga hari,” kata Maman.
Petani menempati kawasan itu sejak 1962. Perusahaan PT Pertiwi Lestari mengklaim sebagai pihak yang sah menduduki lahan seluas 791 hektare itu mulai 2012.
Ada tiga desa yang dinyatakan petani mengalami konflik, yakni Margakaya, Wanajaya, dan Margamulya. Ada 600 sampai 800 orang petani di situ yang merasakan intimidasi.
“Banyak rumah-rumah kami dirobohkan, lahan pertanian kami dihancurkan, dan anak-anak 64 orang putus sekolah selama delapan bulan,” kata dia.
Kini mereka tinggal di Tanah Abang, Jakarta, yakni di Kantor Muhammadiyah, untuk menuntut keadilan.
Ada tiga hal yang mereka ingin dapatkan dari Jokowi. Pertama, hak atas tanah untuk petani. Kedua, hak atas tanah untuk perekonomian para petani. Ketiga, mengembalikan petani ke lahan pertanian.
Salah seorang petani, Budiono, menyatakan sudah tak punya tempat lagi di kampung halaman. Bila kawan-kawan seperjuangan dari Rembang Jawa Tengah bisa pulang, mereka yang dari Telukjambe ini mengaku sudah tak ada tempat untuk dipulangi.
“Lahan, rumah sudah tidak ada, sudah digusur rata. Makanya kalau ada imbauan pulang ke lokasi, pulang ke mana?” kata Budiono.
Dia merasa kecewa dengan pemerintah daerah yang seharusnya perhatian kepada mereka. Tak ada pula pihak Pemda dalam pertemuan tadi.
Mereka ini telah melakukan aksi kubur diri di seberang Istana Kepresidenan. Bila dalam tiga hari tak ada keputusan Jokowi yang bisa menyelamatkan mereka, maka mereka akan menyiapkan aksi kubur diri lebih banyak lagi, melibatkan sampai 300 peti mati.
“Kami yakin Pak Jokowi ada kebijaksanaan untuk rakyat,” kata Budiono.
Sementara, Menteri ATR/Kepala BPN Sofjan Djalil mengatakan, Jokowi menyuruhnya untuk segera menyelesaikan konflik agraria di Telukjambe, Karawang. Solusi akan dicari agar petani bisa mendapatkan akses ke hutan sosial dan mendapatkan penampungan yang layak.
“Ini kan persoalan konflik yang sudah lama sekali. Pak presiden minta pada saya untuk menyelesaikan dengan cara yang tentu masuk akal,” ujarnya.
Menurut Sofjan, sengketa setidaknya terdiri atas dua hal. Pertama, perbedaan penentuan jenis kawasan sengketa yang masuk ke dalam kawasan kehutanan atau tidak. Dalam catatan sertifikat BPN, tanah sengketa itu adalah tanah erpah atau tanah sewa turun-temurun. Tanah erpah juga bisa berarti hak guna usaha (HGU) dari jaman Belanda. “Tidak mungkin HGU dikeluarkan di kawasan hutan,” katanya.
Kemudian yang kedua, sengketa antara masyarakat petani dan PT Pertiwi Lestari. Terkait hal ini, dia mengatakan, harus mencari penyelesaian masalah yang dapat menyelesaikan masalah. “Harus mencari formula dalam 2-3 hari ke depan,” jelasnya.(*)