Kabupaten Bandung Barat, SpiritNews-Partai Golkar Kabupaten Bandung Barat (KBB) gerah dengan surat edaran yang dikeluarkan Satpol PP dan Damkar KBB.
Dalam surat bernomor 301/446 Satpol PP dan Damkar menyatakan, berdasarkan Perda Nomor Tahun 2011 tentang pajak reklame dan Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang kebersihan, ketertiban dan keindahan, dengan ini kami sampaikan bahwa poster, baligo, spanduk dan stiker saudara telah melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur oleh perda di atas.
Kami mengimbau agar saudara segera mengurus perizinan dan pembayaran pajak reklame serta memperhatikan ketentuan pemasangan yang diperbolehkan dalam peraturan daerah.
Kami akan melaksanakan penertiban dan penurunan poster, baligho, spanduk dan stiker yang tidak sesuai dengan peraturan, pada Minggu kedua bulan Mei. Surat edaran itu ditandatangai langsung Kasatpol PP KBB Rini Sartika pada 2 Mei 21017.
“Salah alamat surat itu. Seharusnya ditunjukkan kepada perusahaan yang memasangnya. Saya sendiri bayar memasang baligo tidak gratisan,” ujar Sekretaris DPD Golkar KBB, Asep IB.
Asep mengatakan, tidak hanya baliho bakal calon dari partai Golkar Doddy Imron Cholid yang memasang alat peraga kampanye, calon lain pun sama memasang alat peraga yang sama.
“Sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Publik No 14 Tahun 2008, apakah Bu Elin juga bayar tidak memasang baligo. Pak Doddy tidak mau asal-asalan, dan ngerti hukum. Jadi surat itu salah alamat apabila ditunjukkan kepada Pak Doddy karena memasangnya kepada pihak ketiga dan ada kok buktinya,” sebutnya.
Kalau pun mau, kata Asep , surat itu bukan ditunjukkan kepada perseorangan melainkan partai yang mengusung.
“Pak Doddy berangkat dari Golkar bukan independent. Jadi ditunjukannya surat itu kepada Golkar bukan kepada Pak Doddy. Seharusnya jadi pejabat harus pintar, dan jujur saya kaget masa eselon dua bertindak begitu,” ujarnya.
Pendiri Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat, Asep Ado mengatakan, dirinya menyambut baik langkah yang dilakukan Kasat Pol PP untuk penertiban alat peraga kampanye.
“Namun jangan pilih kasih harus ke semua calon. Karena saya kurang yakin dilakukan ke semua calon. Kalau tidak dilakukan ke semua calon akan menimbulkan pandangan negatif dari berbagai pihak,” katanya.
Menurutnya, tindakan Satpol PP akan mendapat perhatian khusus dari masyarakat jika berani menindak ratusan mini market tidak berizin di KBB.
“Kenapa kok Satpol PP tidak sereaktif ke mini market. Ini sangat disayangkan jangan menuntup mata,” tandasnya.(gus)