Zulkifli Hasan Mengaku Cocok dengan Dedi Mulyadi

Kabupaten Purwakarta, SpiritNews-Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, Zulkifli Hasan mengaku memiliki kecocokan dengan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi.
Kecocokan atau “Chemistry” yang dimaksudkan oleh pria yang akrab disapa Bang Zul itu yakni dalam konsep tentang pembangunan pedesaan.
Hal ini dia ungkapkan disela Acara Kuliah Umum Tokoh Desa se Jawa Barat yang diselenggarakan Jum’at (26/5/2017), di Bale Maya Datar, Kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta.
Zulkifli menyebut bahwa Bupati Purwakarta memiliki konsep pembangunan pedesaan yang seharusnya tidak hanya diterapkan di Purwakarta, melainkan harus menjadi program yang dilaksanakan secara massif di Jawa Barat.
“Sebelum acara ini, saya tidak pernah diskusi dengan Kang Dedi soal apa yang mau dibicarakan. Tapi, soal gagasan, kami itu sudah nyetel. Makanya, saya katakan, Kang Dedi itu cocok dengan saya,” ungkap Zulkifli.
Dedi, menurut Zulkifli, juga dinilai telah mendekatkan kewajiban pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat pedesaan. Kewajiban tersebut menurut dia, tidak bisa ditawar karena bersifat mutlak.
“Purwakarta itu keren. Saya mau dong kalau kerennya Purwakarta ini bisa juga dirasakan oleh daerah lain di Jawa Barat. Konsep dan pelaksanaan program pembangunan pedesaan, pelayanan publik seperti di Purwakarta juga harus dinikmati oleh publik Jawa Barat,” katanya.
Atas dasar penilaian ini, Zulkifli berujar bahwa Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi sangat cocok untuk menjadi Gubernur Jawa Barat. Dukungan ini ia lontarkan agar ide, gagasan serta program milik pria yang kini gemar mengenakan peci hitam tersebut dapat diterapkan di Jawa Barat.
“Cocok gak kalau jadi Gubernur (Jawa Barat)? Saya aja cocok kalau Kang Dedi menjadi Gubernur (Jawa Barat),” cetusnya.
Sebelumnya, dalam sambutan selamat datang untuk Ketua MPR RI, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi memaparkan kemajuan pembangunan di Purwakarta yang berbasis pedesaan. Posisi desa, menurut Dedi, harus mandiri agar tidak tergantung pada subsidi pemerintah pusat maupun daerah.
“Konsepnya itu penyertaan modal desa kepada perusahaan. Sehingga desa mampu membiayai kebutuhan pembangunannya melalui dividen setiap tahun. Jadi, pemerintah provinsi, kabupaten, maupun pusat tidak perlu lagi memberikan subsidi dana pembangunan  untuk desa,” kata Dedi.(rls)