SPIP Level 2, Kota Bekasi Raih Penghargaan dari BPKP Jabar

Bandung, SpiritNews-Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi memperoleh piagam penghargaan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat (Jabar) atas pencapaian level 2 skala satu sampai dengan lima maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Bandung, Selasa (30/5/2017).
Penghargaan itu diserahkan oleh Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, kepada Wakil Wali Kota Bekasi, Ahmad Syaikhu pada acara seminar bertemakan “Membangun Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Melalui Implementasi SPIP dan Penguatan Kapasitas APIP” yang diselenggarakan oleh BPKP Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, mengatakan, terkait pengelolaan keuangan desa, BPKP bersama Kementerian Dalam Negri telah membangun aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) yang sederhana tidak ruwet dan mudah diawasi serta telah terkandung rambu-rambu SPIP.
“Presiden RI juga telah memberikan arahan bahwa aplikasi harus segera diimplementasikan secara penuh agar proses pembangunan desa lebih akuntabel sesuai amanat UU no. 6 tahun 2014,” kata Ahmad Heryawan (Aher).
BPKP dan APIP lainnya diharapkan selalu berperan lebih awal dalam pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Negara. Pengawasan intern sejak tahap perencanaan jiga diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi perbaikan sekaligus berperan sebagai sistem deteksi dini yang efektif bagi managemen pemerintahan.
“Pengawas intern sebagai bahan dari managemen pemerintahan diharapkan mampu memberikan solusi sebagai bagian dari managemen pemerintahan yang bertanggung jawab atas akuntabilitas pengelolaan uang Negara,” tuturnya.
Selain itu tidak kalah pentingnya kerjasama dan kordinasi yang baik dan berkesinambungan antara BPKP dengan berbagai pihak seperti Kepala Daerah, DPRD, BPK, Kejaksaan Tinggi, POLDA, BUMD serta pemangku kepentingan lain yang merupakan faktor pendorong untuk mencapai keberhasilan BPKP dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
“Seluruh aspek tersebut harus dilaksanakan dengan kerjasama yang baik,dilandasi rasa saling percaya serta semangat saling mendukung dan bekerjasama,” jelasnya.
Dalam rangka menjaga kepercayaan dan ekspektasi dari pemangku kepentingan,BPKP harus menciptakan nilai tambah berupa informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu.
“BPKP harus berpikir ke depan sehingga dapat memperkirakan dan menghadirkan informasi yang dibutuhkan oleh stakeholder untuk mengambil keputusan secara strategis, tepat sasaran dan bermanfaat untuk rakyat Indonesia,” ungkapnya.(sam)