Kabupaten Bandung Barat, SpiritNews-Opini Wajar Pengecualian (WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian.Sebagian akuntan memberikan julukan little adverse (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini.
Demikian dikatakan Ketua Pusat Kajian Politik dan Pembangunan, Holid Nurjamil kepada SpiritNews, Selasa (7/6/2017). Dikatakan, WDP ini untuk menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu.
“Namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan,” katanya.
Artinya, kata Holid, dari Opini WDP ini pemerintah daerah, dalam hal ini bupati harus memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh auditor untuk perbaikan.
“Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat berturut-turut meraih predikat WDP, artinya tidak ada progres terhadap penilaian sebelumnya, kalau seandainya ada perbaikan yang signifikan mungkin LKPD tahun 2016 sudah naik menjadi WTP-DPP atau WTP,” jelasnya.
“Predikat WDP tahun ini sepertinya kita disalip oleh Kabupaten Pangandaran yang merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) sudah mampu mendapatkan opini WTP,” tambahnya.
Untuk kedepannya, kata Holid, Pemkab Bandung Barat wajib meningkatkam terus kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya birokrasi.
Terutama dalam pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntasi pemerintah, mampu membuat laporan yg menggambarkan kegiatan sesungguhnya, memiliki pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan sehingga akan terjadi kepatuhan.
“Harus memperkuat pengawasan dan pengendalian internal,” ungkapnya.(gus)
