Kota Tasikmalaya, SpiritNews-Presiden Joko Widodo menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) secara simbolis kepada 1.500 siswa-siswi SD hingga SMA, di SMPN 2 Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (9/6/2017).
“Saya minta anggaran yang ada dan dana yang ada di kartu ini digunakan untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan sekolah dan pendidikan,” kata Presiden Jokowi.
Dari 1.500 anak yang mendapat KIP, terdiri atas siswa SD sebanyak 575, siswa SMP sebanyak 238 orang, siswa SMA sebanyak 133 siswa dan siswa SMK 340 orang.
Terdapat 40 siswa dari kelompok belajar paket A, 61 siswa kelompok belajar paket B, dan 113 siswa kelompok belajar paket C yang juga mendapatkan KIP.
Presiden mengingatkan agar penggunaan kartu tidak untuk membeli pulsa atau hal-hal di luar keperluan pendidikan.
Jokowi juga menjelaskan dana dalam KIP akan diberikan setiap tahun untuk membantu anak Indonesia menuntaskan jenjang pendidikan dengan baik.
Total dana yang diberikan di dalam kartu untuk tingkat SD sebesar Rp 450 ribu, sementara tingkat SMP Rp 750 ribu, dan tingkat SMA/SMK yaitu Rp 1 juta.
“Kembali lagi saya ingin titip kepada anak-anak semuanya belajar yang baik,” ujar Jokowi.
Selain itu, dari 19,5 juta bidang tanah di Jawa Barat, sebanyak 6,4 juta di antaranya sudah disertifikasi dan diberikan kepada masyarakat.
Namun sebanyak 13, 4 juta bidang tanah lagi ditargetkan selesai disertifikasi dan dikelola oleh masyarakat pada 3 hingga 4 tahun mendatang.
Hari ini, Presiden Joko Widodo memberikan langsung 2553 sertifikat tanah terhadap warga Jawa Barat yang ada di 11 Kota dan Kabupaten. Masyarakat Kota Banjar paling banyak menerima sertifikat berjumlah 525 orang.
“Di Indonesia sendiri ada 126 Juta bidang tanah keseluruhan, tapi kita baru mampu menyertifikasi sebanyak 46 juta. Tahun ini kita sertifikasi dan diberikan kepada rakyat sebnayak 5 juta bidang tanah,” kata Presiden Joko Widodo.
Sertifikat ini, dinilai sangat penting sebagai hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Banyak terjadinya sengketa tanah antara masyarakat dan perusahaan atau lembaga namun masyarakat selalu kalah karena tidak ada sertifikat.
“Pemerintah mendorong agar secepatnya lahan yang belum bersertifikat diberikan sertifikat,” tambah Presiden Jokowi yang didampingi sejumlah Mentri Kabinet kerja.
Presiden meminta kepada maayarakat penerima sertifikat dijaga dengan baik dan dpergunakan dengan baik. Tanahnya sendri dipergunakan dengan produktif dan baik.
“Di fotocopi, kalau nantinya hilang ngurusnya gampang. Kalau mau dijadikan anggunan, tolong fikir dulu kemampuan kita soal anggsuran. Jangan sampai sertifikat yang dimiliki malah dimiliki perbankan dan lembaga keuangan,” pungkas Joko Widodo.(SpiritNews/net)
