Banda Aceh, SpiritNews-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh menggelar Rapat Koordinasi, Fasilitasi dan Sosialisasi Penegasan Batas Daerah, di Hotel Grand Nanggroe, Senin (12/6/2017).
“Melalui rapat koordinasi ini kita berharap bisa mempercepat penetapan batas wilayah di seluruh Aceh, sehingga kedepan tidak ada lagi perdebatan terkait batas wilayah,” kata Kepala Biro Tata Pemerintahan, Setda Aceh, Frans Dellian.
Dikatakan, untuk menyelesaikan persoalan tersebut, pemerintah membutuhkan dukungan semua pihak demi kelancaran program pembangunan di Aceh. Secara geografis, Aceh mempunyai 23 kabupaten/kota dengan 39 segmen antar kabupaten dengan 9 segmen lainnya berbatasan dengan Sumatera Utara yang terdapat di 5 kabupaten.
“Kabupaten Simeulue dan Sabang memiliki batas laut. Dua daerah ini jarang menuai masalah terkait dengan batas wilayah,” katanya.
Menurutnya, ketidakjelasan batas daerah seringkali menghadirkan perdebatan kebijakan, antara lain adanya duplikasi pelayanan pada perbatasan yang berujung pada timbulnya beberapa persoalan. Di antaranya adalah inefisiensi anggaran, perebutan Sumber Daya Alam, kesemrautan urusan pertanahan, kependudukan, daftar pemilih dalam pilkada, perizinan, tataruang dan sebagainya.
“Persoalannya tidak boleh kita biarkan terus berlarut tanpa adanya penyelesaian yang konkrit,” ujarnya.
Ia berharap ada sebuah jalan terbaik mengentaskan persoalan tersebut. “Lewat pertemuan ini, kita sama-sama evaluasi kegiatan penegasan batas daerah yang telah berjalan selama ini, sekaligus melakukan verifikasi terhadap segmen batas daerah,” ucapnya.
Pemprov Aceh, kata Frans, telah menyampaikan 16 segmen batas daerah kepada Tim Penegasan Batas Daerah Pusat untuk dijadikan bahan penetapan Permendagri. Dari segmen itu, 8 di antaranya telah ditetapkan melalui Permendagri, 3 masih dalam pembahasan karena berkaitan dengan titik simpul di wilayah Sumatera Utara dan 5 lainnya masih dalam tahapan verifikasi.
“Kita harapkan semua itu dapat diselesaikan dalam waktu dekat, sehingga Permedgri terkait batas wilayah di Aceh bisa tuntas secara keseluruhan,” jelasnya.
Kepala Bagian Pemerintahan Umum, Reza Saputra mengatakan, acara ini untuk menyamakan persepsi terhadap peta yang akan digunakan dalam pengusulan penetapan Permendahri tentang batas daerah.
“Kita juga hendak melakukan penyempurnaan data toponomi dan nama unsur rupabumi serta titik batas secara kartometrik terhadap empat segmen batas daerah,” ujar Reza.(mah)
