Kabupaten Aceh Utara, SpiritNews-Sejumlah 20 anggota Fraksi Partai Nasional, DPRK Aceh Utara sepakat membentuk koalisi untuk mengawasi program bupati/wakil bupati periode 2017-2022.
Koalisi Nasional Bersama untuk kehormatan itu terdiri, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fraksi Nasdem dan Amanat Karya Bangsa berkomitmen terus mengawal beragam program Bupati-Wakil Aceh Utara.
Ketua Koalisi Nasional Untuk Kehormatan, Zainuddin IBA, Sabtu (17/6/2017) mengatakan, pembentukan anggota dewan berkoalisi pada Jum’at (16/06/2017) ini agar lebih memaksimal kinerja dewan ke depan, dalam pengambilan keputusan tidak ada di dewan tak ada yang dipaksakan, tapi harus berdasarkan keputusan bersama.
Karena selama ini ada pengambilan keputusan yang dipaksakan. Contoh, sejumlah rancangan qanun yang disahkan secara terpaksa menjadi qanun tapi tak dijalankan Pemkab Aceh Utara.“Kemungkinan produk qanun tersebut dipaksakan pengesahannya,” kata Zainuddin.
Dikatakan, pihaknya berupaya semaksimal mungkin agar pengawasan dewan terhadap pemerintah lebih baik dari sebelumnya.
“Selama lima tahun memimpin, bupati sekarang ada yang berhasil, tapi ada juga yang tidak. Karena itu perlu dievaluasi agar pembangunan Aceh Utara lebih baik, pengawasan kita untuk mendukung pembangunan,” ujarnya.
Adapun poin yang disepakati harus sesuai tahapan yang sudah ditentukann dalam aturan, kata Zainuddin, mulai dari pengajuan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), penekenan bersama, penyerahaan dan pembahasan, serta penelitian buku rencana APBK.
Selain itu, waktu yang cukup bagi dewan untuk mengkaji dokumen APBK yang diserahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara kepada seluruh anggota dewan. “Jadi bukan hanya dalam bentuk softcopy, tapi juga dalam bentuk cetak,” tuturnya.(mah)
