10 Kabupaten Ditunjuk Menjadi Pemasok Pangan ke DKI Jakarta

  • Whatsapp
Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana saat memberikan pendapat terkait suplay pangan ke DKI Jakarta
Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana saat memberikan pendapat terkait suplay pangan ke DKI Jakarta

Jakarta, SpiritNews-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendukung program Kementerian Pertanian dalam upaya menjamin pasokan pangan di DKI Jakarta. Dengan menunjuk 10 kabupaten/kota DKI Jakarta sebagai daerah penyangga kebutuhan pangan.
Jika program tersebut berhasil, Komite II DPD RI akan menerapkannya di daerah yang kekurangan pangan.
Sepuluh 10 kabupaten/kota yang akan difungsikan sebagai kantong-kantong daerah penyuplai kebutuhan pangan di ibu kota itu adalah ?Kabupaten Serang, Lebak, Pandeglang, Sukabumi, Lampung Selatan, Lampung Timur, Cianjur, Purwakarta, Subang, dan Karawang.
Dalam rapat dengan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman dan bupati-bupati 10 kabupaten itu, Rabu (5/7/2017), Ketua Komite II Parlindungan Purba menilai pemenuhan kebutuhan pangan sangat penting untuk diprioritaskan.
Hal tersebut merupakan komponen dasar dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan. Oleh karena itu, dia meminta agar pemerintah benar-benar memperhatikan pemenuhan kebutuhan pangan di seluruh daerah.
“Kami mengapresiasi program dari Kementerian Pertanian ini. Melalui program ini, DPD RI berharap komoditas bahan pangan yang sering diimpor seperti beras, cabai, bawang merah, bawang putih, tidak lagi diimpor di masa mendatang. Strategi ini merupakan solusi agar harga dan pasokan pangan di Jakarta tetap stabil dan terjaga. Jika berhasil, kami akan coba terapkan di daerah-daerah,” kata Parlindungan.
Senator dari Provinsi Gorontalo, Rahmijati Jahja juga mengapresiasi program dari Kementan tersebut. Menurutnya, untuk menyukseskan hal tersebut, Kementan harus meregulasikan agar program tersebut dapat berjalan dan tidak merugikan kabupaten/kota yang menyangga kebutuhan pangan DKI Jakarta.
“Program ini perlu diorganisir dengan baik dan perlu adanya kebijakan pengetatan impor ke ibukota agar kabupaten mempunyai akses pasar yang luas. Program ini juga menarik untuk diduplikasikan di daerah,” kata Rahmijati.
Rapat tersebut juga dihadiri Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana didampingi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karawang, Hanafi.(rls/sir)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *