Pilkada 2018, Kosasih Kembalikan Formulir Pendaftaran Balonbup

  • Whatsapp
Kosasih, balonbup Bandung Barat kembalikan formulir pendaftaran me Partai Demokrat
Kosasih, balonbup Bandung Barat kembalikan formulir pendaftaran me Partai Demokrat

Kabupaten Bandung Barat, SpiritNews-Bakal calon bupati (Balonbup) Bandung Barat, Kosasih Darmaan resmi mengembalikan formulir pendaftaran ke DPC Partai Demokrat Bandung Barat, Minggu (23/7), di Jalan Cilame, Kecamatan Ngamprah.

Purnawirawan TNI dan kini menjadi pengusaha ini diantar perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (LSM) pendukung.
“Puluhan motor dan puluhan mobil, mereka yang memantapkan saya maju kembali di Pilkada Bandung Barat 2018,” ujar Kosasih usai pengembalian formulir.
Kosasih mengatakan, dirinya ikut proses penjaringan ini karena melihat sejak dimekarkan 10 tahun lalu, di Kabupaten Bandung Barat tidak ada perubahan yang berarti. Dia ingin membawa perubahan dengan memberikan peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat.
“Kesejahteraan masyarakat dan perangkat di tingkat bawah harus diperhatikan seperti di Purwakarta. Jika dilakukan, maka APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Bandung Barat bisa untuk itu,” jelasnya.
Bakal calon bupati Bandung Barat yang telah resmi mendaftar ke partai Demokrat mengaku punya harta senilai Rp 120 miliar untuk bertarung di Pilkada Bandung Barat 2018.
“Bukan berniat riya, namun ini bagian dari komitmen saya menciptakan transparansi,” paparnya.
Tak hanya itu, dengan harta yang dimilikinya itu Kosasih menegaskan jika dirinya terpilih tak akan mengambil gaji sebagai bupati. Dia mengklaim akan mengembalikan gajinya pada masyarakat.
“Selama lima tahun menjabat saya tidak akan ambil gaji, semua akan saya kembalikan ke masyarakat. Silahkan dikontrol,” tegasnya.
Kosasih mengatakan, dirinya ikut proses penjaringan ini karena melihat sejak dimekarkan 10 tahun lalu, di Kabupaten Bandung Bandung tidak ada perubahan yang berarti. Dia ingin membawa perubahan dengan memberikan peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat.
“Kesejahteraan masyarakat dan perangkat di tingkat bawah harus diperhatikan seperti di Purwakarta. Jika dilakukan, maka APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Bandung Barat bisa untuk itu,” jelasnya.(gus)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *