Jakarta, SpiritNews-Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan untuk lebih memperhatikan prinsip akuntabilitas dalam pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista).
Dia juga menegaskan larangan adanya korupsi hingga praktik membengkakkan anggaran (mark up) dalam pembelian persenjataan.
“Tidak ada lagi toleransi terhadap korupsi dan mark up karena dibeli dengan uang rakyat,” kata Jokowi dalam rapat terbatas (Ratas) mengenai Kebijakan Pengadaan Alutsista, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/72017).
(Baca: Dipotong Rp 1,1 Triliun, Bujet Kementerian Pertahanan Terbesar di 2018)
Dia mengingatkan proses pembelian senjata dari luar negeri harus dimulai dari interaksi antarpemerintah (Govenment to Government).
Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian sebagai pengguna Alutsista, harus bertanggung jawab penggunaan alat ini untuk melindungi rakyat dari ancaman dan bahaya.
Selain itu, pengadaan Alutsista harus disesuaikan dengan kondisi geografis Indonesia yang merupakan kepulauan.
Pembelian Alutsista juga harus bisa mengantisipasi perubahan teknologi persenjataan di masa depan dan perlu mempertimbangkan usia pakai Alutsista yang akan dibeli.
“Sebagai negara besar yang memiliki ribuan pulau dengan posisi geopolitik yang strategis, kami ingin membangun postur pertahanan TNI yang semakin kokoh, Alutsista yang semakin lengkap dan modern, serta dilakukan secara terpadu,” ujarnya.
Kemudian yang juga penting, pembelian Alutsista harus sejalan dengan penguatan industri pertahanan nasional.
Jangan sampai pembelian barang tersebut dari luar negeri malah akan membuat industri Alutsista di dalam negeri menjadi tidak berkembang.
Jokowi juga mengatakan saat ini telah banyak tawaran kerja sama pengembangan alutsista dari banyak negara.
Tawaran tersebut harus lah dioptimalkan sehingga ada terobosan baru menuju kemandirian industri yang sangat strategis ini.
“Jadi memang harus diubah pola belanja alutsista menjadi investasi pertahanan,” katanya.(SpiritNews/DkataData)
