Kabupaten Karawang, SpiritNews-Penggarap lahan hutan di Karawang yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) kembali menyatakan penolakannya atas kehadiran Serikat Tani Telukjambe Bersatu (STTB) dan Pondok Pesantren Al Baghdadi untuk menggarap hutan Karawang.
Penolakan tersebut kembali digaungkan, menyusul adanya isue miring jika LMDH sudah membaur (berdamai) dengan STTB dan Ponpes Al Baghdadi setelah pertemuan di Direktur Jendral (Dirjen) Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) di Jakarta, Selasa (8/8/2017) kemarin.
“Masa hanya makan-makan satu meja dan foto bersama, kita disebut sudah membaur dan bersatu dengan STTB dan Al Baghdadi. Padahal, untuk pengelolaan hutan di Karawang sampai saat ini kami tetap menolak kehadairan mereka,” kata Nace Permana, Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) LMDH wilayah Hutan Karawang, Rabu (9/8/2017).
Penolakan tersebut, lanjutnya, dilatarbelakangi perbedaan tujuan dari pengelolaan hutan itu sendiri. “Kalau kami (LMDH, red) jelas, menggarap lahan hutan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku sesuai dengan program PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat),” sambungnya.
Sebenarnya, kata Nace, kehadiran tiga orang ketua LMDH ke Dirjen PSKL di Jakarta untuk memenuhi undangan yang agendanya persiapan verifikasi pendataan penggarap. Namun, belakangan setelah acara tersebut LMDH dianggap sudah berdamai dan membaur dengan STTB dan Al Baghdadi untuk menggarap hutan.
Diakuinya, undangan Dirjen PSKL itu memang dilayangkan kepadanya. Tapi, karena di waktu bersamaan ada agenda di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat untuk membahas Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017, maka undangan itu saya delegasikan kepada tiga orang ketua LMDH.
“Intinya, kami tetap menolak kehadiran STTB dan Al Baghdadi di wilayah hutan Karawang,” timpalnya.(sir)
