Kabupaten Bandung Barat, SpiritNews-Besarnya anggaran di kabupaten/kota yang mengendap di bank daerah dinilai karena pemerintah daerah (eksekutif, red) dinilai rakus anggaran. Padahal kemampuan dan daya serap anggaran yang bisa diimplementasikan dalam pembangunan di masyarakat masih sangat minim.
Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Aa Umbara Sutisna mengatakan, dirinya membenarkan apa yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo bahwa banyak anggaran di daerah yang masih mengendap di bank. Itu terjadi karena eksekutif melalui masing-masing dinas selalu berusaha mengajukan anggaran sebesar-besarnya padahal kemampuan serapannya sangat minim.
“Kami selalu mengingatkan agar setiap dinas mengajukan anggaran sesuai dengan postur kebutuhannya. Karena jika mengajukan anggaran besar tapi dalam penyerapan program rendah itu artinya rakus karena takut anggaran diambil dinas lain,” tegasnya kemarin.
Kondisi itu banyak ditemui dihampir semua dinas KBB, di mana sisa anggaran besar dan menjadi silpa sedangkan program di masyarakat dan pembangunan infrastruktur banyak yang tidak dikerjakan dengan tuntas. “Itulah mengapa silpa KBB setiap tahunnya selalu naik dan bukannya turun. Tahun lalu saja anggaran yang tidak terserap dan menjadi silpa mencapai Rp180 miliar,” sebutnya.
Melihat kondisi itu dirinya mempertanyakan kinerja dinas, sebab dari total APBD 2,3 triliun dimana sekitar 62%-nya belanja tidak langsung silpa masih sangat tinggi. Ironisnya banyak kegiatan dinas yang dianggap tidak efektif dan hanya memboroskan anggaran seperti bintek, sosialisasi dan acara lainnya yang tidak bersentuhan langsung dengan pembangunan infrastruktur di masyarakat.
“Dana mengendap di bank itu aturannya pun tidak jelas padahal jika satu bulan saja berada di bank berapa bunga yang diperoleh. Dia pun mengingatkan agar dana itu jangan disalahgunakan apalagi tahun ini ada 16 kabupatem/kota yang akan melaksanakan pilkada serentak tahun depan,” ujarnya.
Hal senada diungkapkan Ketua DPRD Kota Cimahi, Ahmad Gunawan. Pria yang biasa disapa Agun ini mengaku sangat kecewa karena serapan anggaran di Kota Cimahi pun masih sangat minim. Hingga bulan Agustus ini saja serapan anggaran yang telah disalurkan masih di bawah 50%. Padahal sebentar lagi akan masuk kepada pembahasan anggaran perubahan.
“Jujur saya sangat kecewa, marah, sekaligus prihatin, dengan penyerapan anggaran yang masih sangat minim ini,” tuturnya.
Menurutnya dari total APBD Kota Cimahi yang sebesar Rp1,5 triliun, sebesar Rp600 miliar adalah biaya tidak langsung. Pihaknya pun sangat menyayangkan alasan dinas yang menyebutkan jika lambannya penyerapan anggaran itu karena terhambatnya proses lelang karena banyak yang takut tersangkut masalah hukum.
“Kalau itu alasannya, untuk apa selama ini ada pendampingan dari kejaksaan dan KPK yang mengguide agar proses pelelangan berjalan tidak melanggar aturan,” kata dia.
Akan tetapi pihaknya mengaku tidak bisa berbuat banyak karena penyerapan anggaran itu ranahnya di eksekutif. Untuk itu pihaknya meminta kepada pemerintah di pusat agar DPRD diberikan kewenangan dalam memberikan sanksi manakala eksekutif lamban dalam menyerap anggaran yang sudah mereka minta dan ditetapkan dalam perda.
“Selama ini fungsi kami hanya pengawasan tapi tidak punya taring. Padahal ketika anggaran tidak terserap, infrastruktur buruk maka yang banyak disorot adalah DPRD karena dianggap tidak becus bekerja,” pungkasnya.
Seperti diketahui banyaknya dana APBD yang parkir di bank mendapat perhatian khusus dari Presiden Jokowi. Dia meminta agar para kepala daerah segera mencairkan anggarannya untuk memacu ekonomi di daerah masing-masing. Presiden mengungkapkan dana pemerintah daerah (pemda) yang parkir di bank saat ini mencapai Rp220 triliun.(gus)
