Banda Aceh, SpiritNews-Sekretaris Daerah Aceh Secara Resmi membuka Wokshop Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Desa, di Hotel The Pade, (29/8/2017).
Dalam sambutannya, Sekda Dermawan menyampaikan, untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah Aceh, kunci utamanya adalah menajemen Pemerintahan. Untuk itu perbaikan dan peningkatan kualitas pemerintahan mutlak harus dilakukan untuk dapat menjalankan program dengan baik.
“Perbaikan itu bukan hanya pada kinerja saja, tetapi juga pada kompetensi aparatur, disiplin kerja, efektivitas dan efisiensi pelayanan, kemampuan menjalankan sistem, keterampilan dalam menyusun program, serta kepatuhan kepada aturan hukum,” kata Dermawan,
Dermawan menyampaikan, dari 15 program yang menjadi prioritas utama Pemerintah Aceh kedepan, ada dua program yang bersentuhan langsung dengan perbaikan kualitas dan manajemen pemerintahan itu, yaitu program Acèh Peumulia dan Aceh SIAT.
Aceh Pemulia kata Dermawan merupakan program pemenuhan layanan pemerintahan yang mudah, cepat, berkualitas dan bebas pungli, yang disertai dengan system pengawasan dan penilaian ketat dari pihak berwenang.
Sedangkan SIAT adalah singkatan dari SistemInformasi Aceh Terpadu, yang merupakan system informasi dan data base terpadu di semua sector pembangunan dan pelayanan.
“Perbaikan kualitas Pemerintahan ini tentu tidak hanya dijalankan di tingkat provinsi saja, tetapi juga di tingkat kabupaten/kota dan Pemerintahan Gampong. Oleh sebab itu kerjasama dengan berbagai pihak akan kita perkuat untuk memastikan bahwa semua perbaikan yang kita rancang berjalan dengan baik,” ujar Dermawan.
Dermawan mengingatkan, bahwa semangat transparansi yang dibangun akan memudahkan public memantau kinerja pemerintahan, sehingga sedikit saja terjadi penyelewengan, risikonya pasti sangat berat. “Itu sebabnya aspek keterampilan menjadi hal utama yang akan kita tingkatkan dalam mendukung perbaikan kinerja di Pemerintahan.”.
Dalam acara workshop tersebut, Sekda Dermawan juga menyaksikan penandatanganan MoU Pengembangan Manajemen Pemerintah Daerah dan Perjanjian Kerja Sama Implementasi SIMDA Perencanaanantara Pemerintah Aceh dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
“Kerjasama yang kita bangun dengan BPKP ini adalah bagian dari upaya untuk peningkatan keterampilan dan kompetensi aparatur pemerintahan di Aceh. Kerjasama itu tidak hanya dalam bentuk pelatihan dan penguatan system pengawasan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan,” kata Dermawan. (mah)
