Kabupaten Bekasi, SpiritNews-Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bekasi mengalokasikan anggaran Rp132 miliar untuk perbaikan infrastuktur.
Anggaran sebesar ini untuk kebutuhan 1.100 titik peningkatan jalan lingkungan yang tersebar di 23 kecamatan.
Kabid Kawasan Permukiman, DPKPP Kabupaten Bekasi, Iman Nugraha, mengatakan, perbaikan infrastruktur masih terus dikebut dengan biaya dari APBD 2017 dan Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Barat.
Untuk bantuan provinsi (Banprov), kata dia, Kabupaten Bekasi memperoleh anggaran sebesar Rp10 miliar. Untuk perbaikan di bawah Rp200 juta maka menggunakan mekanisme penunjukan langsung.
Iman menyebutkan, untuk 112 kegiatan peningkatan jalan lingkungan, menggunakan sistem lelang yang dikerjasamakan pada Unit Lelang Pengadaan (ULP) dan menggunakan sistem elektronik, dan terbuka untuk umum. Saat ini, kegiatan tersebut masuk dalam tahap penetapan lelang.
Dalam waktu dekat akan dilakukan penandatanganan kontrak dan penyerahan surat perintah kerja (SPK) kepada pihak ketiga untuk secepatnya dikerjakan. ”Sebanyak 1.100 kegiatan peningkatan jalan lingkungan itu tersebar di 23 Kecamatan di Kabupaten Bekasi,” ungkapnya, Selasa (5/9/2017).
Iman berharap, pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal sehingga pekerjaan yang menggunakan anggaran APBD murni tersebut tidak bertabrakan dengan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) 2017.
Selain peningkatan jalan lingkungan, lanjut dia, anggaran itu juga digunakan untuk pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) sebanyak 17 bangunan. Alumni Teknik Sipil Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah ini menjelaskan, kegiatan peningkatan jalan lingkungan dan drainase tersebut sudah mencapai 60%.
Diharapkan akhir September 2017 seluruh perbaikan peningkatan jalan lingkungan maupun drainase sudah rampung dikerjakan.
Dia meminta masyarakat untuk bersabar untuk bisa merasakan manfaat dari pembangunan tersebut.
Kepala DPKPP Kabupaten Bekasi, Jamaludin menambahkan, selain peningkatan jalan, Bidang Kawasan Permukiman pada 2018 mendatang akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp7 miliar untuk tujuh desa yang masuk kawasan kumuh di Cikarang Utara. ”Penataan kawasan perkumuhan itu masuk program ‘Kotaku’, nantinya sebagai pilot project,” tambahnya.
Sedangkan, untuk penataan kawasan perkumuhan ditahun ini masih dibiayai oleh APBN dengan anggaran sebesar Rp2,5 miliar. Kawasan tersebut meliputi Mutikwari, Wanasari, Tambun, Setia Mekar, Lambangsari.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Jejen Sayuti mengapresiasi kinerja dari pemerintah terkait peningkatan infrastruktur jalan di wilayah permukiman.”Saya sangat mendukung kegiatan tersebut, apalagi dalam waktu dekat ini masyarakat di bawah bakal merasakan manfaatnya,” katanya singkat.(SpiritNews)
