Jakarta, SpiritNews-Indonesia saat tengah dihadapkan dengan masalah besar terkait pemenuhan kebutuhan 11,4 juta unit rumah. Sehingga, terobosan Lippo Group membangun Kota Meikarta, sangatlah tepat.
Bahkan, pembangunan properti dengan harga terjangkau ini mendapat support dari Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Belum lama ini, di forum para pengusaha real estate, yang juga diwarnai dengan pameran, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menegaskan, pengembang Meikarta sangat membantu pemerintah dalam pemenuhan defisit perumahan nasional.
Tjahjo meminta seluruh jajaran pemerintah daerah agar juga fokus bersama pemerintah pusat dalam mengatasi defisit rumah tersebut.
“Sebagai dukungan kepada para pengembang dalam membangun perumahan dan pemukiman, saya harap pemerintah daerah mempercepat proses perizinan, bukan sebaliknya terkesan dihambat dengan berbagai dalih,” kata Tjahjo.
Sedangkan Kementerian PUPR berterimakasih kepada Lippo Group yang telah membangun Kota Meikarta dengan menyediakan hunian murah, layak dan terjangkau kalangan menengah ke bawah.
Dirjen Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin, mengatakan, Pemerintah RI bertekad mendorong pengembang (pelaku industri properti), dan meminta mengikuti apa yang telah dilakukan Lippo Group melalui konsep kota modern Meikarta tersebut.
Syarif menilai, pengembangan kota Meikarta akan membantu pemerintah dalam mengatasi backlog atau kekurangan perumahan. Sebab, dengan harga mulai Rp 127 jutaan, masyarakat bisa membeli rumah di Meikarta.
“Meikarta merupakan terobosan besar, baik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, maupun dalam membantu pemerintah memangkas backlog rumah,” kata Syarif.
Menurutnya, selain mampu membantu pemerintah mengatasi backlog, Meikarta juga memberikan multiplier effect yang sangat besar.
Itu karena sektor properti memiliki mata rantai dengan sekitar 170 subsektor lain. “Sehingga pembangunan Meikarta akan menggairahkan perekonomian yang sedang melambat,” katanya.
Kesuksesan program sejuta rumah, kata Syarif, sangat ditentukan suplai yang baik dari pengembang. Baik melalui pembiayaan bank secara komersial maupun subsidi yang dibantu Pemerintah untuk rumah murah.
“Pemenuhan 11,4 juta backlog perumahan membutuhkan terobosan dari BUMN dan swasta,” tegasnya.
Lebih lanjut dikatakan, pemerintah siap bersinergi memberi semangat kepada pengembang dengan kebijakan yang memberi semangat dan mendorong pembangunan perumahan di tanah air seperti yang dilakukan Lippo Group.
Termasuk koordinasi implimentasi di pemerintah daerah yang bertanggung jawab secara riil pelaksanaannya.(rls)
