Golkar Purwakarta Serukan Tolak Politik Transaksional

  • Whatsapp
Pengurus dan kader Partai Golkar Kabupaten Purwakarta gelar aksi damai
Pengurus dan kader Partai Golkar Kabupaten Purwakarta gelar aksi damai

Kabupaten Purwakarta, SpiritNews-Meski telah dibantah oleh Sekjend DPP Partai Golkar, Idrus Marham dan dinyatakan bahwa surat dukungan kepada Ridwan Kamil dan Daniel Muttaqien sebagai surat bodong karena tanpa tanggal dan stempel.
Namun para pengurus Partai Golkar di berbagai wilayah di Jawa Barat mencium gelagat bahwa DPP partai berlambang pohon beringin ini telah melakukan langkah yang tidak lagi on the track.
Seperti yang terlihat, Sabtu (23/9/2017) di Kantor DPD Partai Golkar Purwakarta di Jalan Veteran, seluruh pengurus mulai dari kabupaten, kecamatan hingga desa dan kelurahan berkumpul untuk menyikapi fenomena janggal ini.
Mereka menengarai telah terjadi politik transaksional di DPP Golkar yang mengakibatkan rekomendasi untuk Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi untuk maju sebagai calon gubernur Jawa Barat tak kunjung keluar dan malah terjadi sebaliknya, muncul rekomendasi untuk individu diluar kader terbaik untuk maju dalam kontestasi lima tahunan tersebut.
“Langkah Partai Golkar ini pada awal Agustus lalu sudah logis dan sesuai mekanisme partai juga sesuai mekanisme perkaderan. Kang Dedi Mulyadi ditetapkan sebagai kader yang maju dalam Pemilihan Gubernur Jabar. Mengapa suratnya sampai hari ini ditahan? Kok malah muncul surat atas nama orang diluar partai dan kader muda,” kata Syarif Hidayat, Ketua DPD Partai Golkar Purwakarta.
Adik politisi senior Partai Golkar Ade Komarudin ini juga tak segan mengajak DPD Golkar di kabupaten/kota lain di Jawa Barat untuk secara bersama-sama mempertanyakan kepada DPP Golkar tentang lambannya sikap Golkar dalam menghadapi Pilgub Jabar Tahun 2018 mendatang.
“Pekan depan kita mulai komunikasikan dengan DPD kabupaten/kota yang lain untuk mempertanyakan sikap DPP Golkar di Pilgub Jawa Barat. Kita tidak ingin dalam partai ini ada hal yang bersifat transaksional. Kalau perlu kita datang ke DPP, gak sekedar kirim surat,” tegasnya.(rls)

Pos terkait