Bandung, SpiritNews-Kementerian Pertanian (Kementan) pada tahun 2018 menargetkan tercapainya swasembada kedelai, hal itu disampaikan oleh Kepala Pusat Pelatihan Pertanian BPPSDMP, Widi Hardjono, di Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang, Kamis (5/10/2017)
“Jadi begini, target Pak Mentri swasembada kedelai ditargetkan pada tahun 2019, tapi kata Pak menteri kalo bisa ditarik maju pada tahun 2018,”katanya seusai membuka Bimtek penyuluh pertanian di BBPP Lembang yang diikuti oleh ratusan penyuluh dari 12 kabupaten di Jawa Barat.
Oleh karena itu, kementerian melalui Pusat Pelatihan Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), terus mengadakan program bimbingan dan pelatihan terhadap para penyuluh pertanian, untuk menyukseskan program tersebut.
“Sekarang ini diadakan pelatihan untuk bener- bener memberikan pemahaman dan pendampingan pada petani, supaya petani dapat menanam kedelai sesuai yang diharapkan, agar hasilnya bagus dan produktifitasnya tinggi”ujar Widi.
Untuk mewujudkan swasembada itu, Widi mengatakan, selain kualitas SDM petani, juga dibutuhkan ratusan ribu hektar lahan pertanian,
“Dibutuhkan sekitar 500 ribu hektar agar terwujud swasembada kedelai, bahkan pemerintah juga membantu lahan tambahan untuk mendukung program tersebut”terangnya
Widi menambahkan, sekitar 20 provinsi di Indonesia digenjot untuk meningkatkan produktifitas petani agar menghasilkan kedelai berkualitas, “saat ini Yang digenjot di 20 provinsi diantaranya provinsi Jawa Timur, Aceh provinsi yang ada di Sumatera, Kalimantan dan provinsi lainnya”tambah Widi.
Untuk mendukung itu, pemerintah juga memberikan suport terhadap petani melalui kelompok tani berupa bantuan sarana produksi pertanian kedelai,”ya tentu pemerintah selain mendampingi juga memberikan bantuan berupa saprodi, diantaranya bibit dan pupuk”bebernya.
Sementara itu, Ir. Bandel Hartopo, M.Sc selaku Kepala BBPP Lembang mengungkapkan, Kementerian Pertanian mempunyai komitmen sangat kuat untuk mencapai kedaulatan pangan.
Terobosan menjelang akhir tahun 2017 dalam rangka mempercepat pemenuhan kebutuhan benih, perluasan tanaman dan pengolahan kopi telah ditetapkan dengan kegiatan APBN-P 2017.
Pengalaman menunjukkan, lanjutnya, pengawalan/pendampingan bagi petani dan kelompok tani (poktan)/gabungan kelompok tani (gapoktan) penerima manfaat mampu membuat keberhasilan suatu program atau kegiatan.
“Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang telah siap untuk mencetak petugas pelaku pengawalan/pendampingan melalui kegiatan Training of Trainer (TOT), Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Diklat Tematik,”paparnya
Bandel mengatakan, Bimtek ditujukan untuk memberikan pembekalan kepada penyuluh pertanian di wilayah kerja BPP dalam rangka melakukan pengawalan/pendampingan kepada pengurus kelompok tani/gabungan kelompok tani yang akan memperoleh bantuan dari pemerintah.
” Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan para penyuluh pertanian di wilayah kerja penyuluh pertanian dalam pelaksanaan pengawalan/pendampingan, memberikan acuan bagi penyuluh pertanian mengenai pelaksanaan pengawalan/pendampingan kegiatan APBN-P Tahun 2017,”tandasnya.(gus)
