Bandung, SpiritNews-Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), M. Hanif Dakhiri mengajak pelaku industri dan serikat pekerja/serikat buruh agar bersama pemerintah menyiapkan skema transformasi bisnis untuk menjadi industri baru yang lebih kompetitif.
Proses transformasi industri baru ini menjadi penting, karena selain industri menjadi lebih kompetitif, tapi juga di sisi Ketenagakerjaan mampu mengantisipasi pengaruh teknologi informasi.
Menurut Hanif, perubahan model bisnis karena perkembangan teknologi ini dipastikan mempengaruhi karakter pekerjaan.
Jadi ada pekerjaan yang hilang dan pekerjaan lain yang muncul dan maka ada juga skill yang hilang yang tidak relevan lagi sehingga dibutuhkan skill yang baru.
“Semua hal tersebut harus diantisipasi secara bersama oleh pemerintah, industri dan serikat pekerja. Antisipasinya pemerintah terus menggenjot dari sisi peningkatan kompetensi pekerja agar makin banyak pekerja kompeten dan masuk di pasar kerja,” kata Hanif saat menjadi keynote speaker pada acara Talk Show – Inspiring Leader dalam rangka refleksi 89 tahun peringatan Hari Sumpah Pemuda yang digelar Serikat Pekerja PT Bank Negara Indonesia (BNI) di Bandung, Rabu (11/10/2017).
Turut hadir Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) Jaminan Sosial (Jamsos) Kemnaker Hayani Rumondang, Direktur Persyaratan Ketenagakerjaan Junaida dan Kadisnakertrans Jawa Barat Fery Sofwan, Direktur Kepatuhan & Risiko Perusahaan BNI Imam Sarjito, Bob Tyasika Ananta (Direktur Perencanaan & Operasional BNI) dan Ketua SP BNI Bety Ismawati.
Hadir pula pembicara Onno W Purbo (Pakar Teknologi Informasi), pengusaha muda Abdul Mahid Al Zindani dan 18 DPD SP BNI se-Indonesia serta Serikat Pekerja BUMN dan Swasta.
Selain langkah antisipasi tersebut kata Hanif diperlukan punya kebijakan sosial (social policy) yang mendukung dari penguatan akses dan mutu Pelatihan kerja itu. Misalnya kebijakan Training Investment fund (TIF) atau Skiil Development Fund (SDF).
“Jadi ini yang terkait dengan pembiayaan pelatihan yang sedang dikaji lebih lanjut. Ada juga misalnya usulan dana cadangan pesangon atau unemployment benefit. Itu hal-hal yang perlu kita pikirkan bersama-sama,” ujarnya.
Hanif menambahkan soal pembiayaan untuk meningkatkan ketrampilan itu berbeda-beda. Ada struktur biaya yang murah tapi ada juga yang mahal. Apalagi kalau mau expert lagi pasti mahal. Jadi harus ada skema pembiayaan pelatihan dalam bentuk kebijakan sosial.
Sementara ini pemerintah terus menggenjot peningkatan kompetensi san sertifikasi tenaga kerja baik berupa peningkatan akses dan mutu pelatihan di pemerintah maupun kerjasama dengan Kadin serta industri dengan program pemagangan nasional.
“Tahun 2018, akan ada 400 ribu orang akan diberi pemagangan berbasis kompetensi. Tahun ini siapkan instruktur magangnya dan semua sistem yang terkait,” katanya.
Dikatakan, penguatan akses dan mutu dari pelatihan kerja itu sangat penting bukan hanya bagi yg bekerja di dalam negeri tapi juga luar negeri. Intinya adalah ke depan adalah soal Kompetensi itu.
“Jadi semua orang yg ingin bekerja di dalam negeri maupun luar negeri harus menyiapkan kompetensi itu. Maka akses dan mutu dari pelatihan Vokasi itu harus memadai kan. Kalau misalkan di Bandung, ini harus dipastikan ada tempat pelatihannya, baik milik pemerintah ataupun swasta,” katanya.(rls)
