Kabupaten Karawang, SpiritNews-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang dinilai menganaktirikan penyandang keterbatasan fisik atau difabel.
Pasalnya, pemerintah daerah yang dipimpin oleh Bupati Cellica Nurrachadiana itu hanya memberikan pelatihan saja kepada para kaum disabilitas.
Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Karawang, Nanang Kosim, mengatakan, setiap tahun warga disabilitas yang ada di Karawang hanya mendapat pelatihan dari Dinas Sosial saja. Sementara untuk pendidikan, bekerja dan permodalan belum ada.
“Bahkan untuk bantuan kaki palsu, tangan palsu, alat pendengeran itu dibantu bukan dari pemerintah melainkan oleh pihak swasta yang peduli pada penyandang disabilitas,” ujar Nanang, kepada wartawan di Karawang, Minggu (15/10/2017).
Dikatakan, jumlah disabilitas di Karawang dari data KPU pada tahun 2014 sebanyak 2300 orang, namun itu bisa lebih karena itu hanya data pemilih saja.
Oleh sebab itu, pihaknya berharap agar pemerintah daerah yang dipimpin oleh Teh Cellica dan Kang Jimmy (Wakil Bupati Karawang, Ahmad Zamakhsyari bisa memberikan perhatian lebih pada warga difabel di Karawang.
“Kami berharap Pemkab bisa memberikan perhatian pada warga difabel dan jangan seperti dianaktirikan karena keterbatasan fisik. Sehingga anggaran untuk warga difabel itu cenderung kecil,” katanya.
Menurutnya, pihaknya berharap pemerintah darah bisa memperhatikan warga difabel itu dari usia 0-17 tahun dengan menyiapkan sekolah khusus bagi warga disabilitas. Sebab selama ini hanya ada satu sekolah SLB dan itu hanya ada di Karawang kota saja.
“Buat warga difabel yang berusaia 18-35 tahun kami berharap pemerintah daerah bisa memfasilitasi agar bisa bekerja di perusahaan, sebab saat ini baru satu perusahaan yang menerima lamaran kaum difafbel dari ribuan perusahaan yang tersebar di Karawang,” paparnya.
Lebih lanjut dikatakan, pihhaknya juga berharap agar warga difabel yang berusia 36 sampai 55 tahun bisa difasilitasi untuk berwirausaha.
Jadi bukan hanya pelatihan saja, tapi memberikan permodalan serta pemasarannya. “Tidak hanya itu fasilitas umum di Karawang juga belum bersahabat bagi warga difabel,” katanya.
Pihaknya beberapa kali melakukan usulan adanya intervensi anggaran dari pemerintah daerah melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) desa dan kecamatan, tapi ketika masuk ke Musrenbang daerah usulannya jarang diakomodir.
“Jadi kami sangat berharap, Pemkab Karawang juga memperhatikan warganya yang disabilitas dan jangan hanya diserahkan oleh Dinas Sosial saja. Melainkan harus ada sinergitas dari semua dinas baik itu Disdikpora, Disnakertrans, Dinas Koperasi dan UMKM serta Disperindag,” pungkasnya.(sir)
