Jakarta, SpiritNews-Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar mengusulkan kepada DPP Partai Golkar agar menon-aktifkan Ketua Pemenangan DPP Partai Golkar Indonesia Wilayah I meliputi Sumatera dan Jawa, Nusron Wahid dari kepengurusan partai berlambang beringin itu.
Surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum PP AMPG, Fahdel Fouz dan Wakil Sekretaris Jenderal, Safrin Yusuf, pada Senin (23/10/2017) itu dilatarbelakangi oleh manuver mantan Ketua Umum GP Ansor tersebut dalam merespon pemecatan Koordinator Bidang Hukum dan HAM Yorris Raweyai dan mempermasalahkan posisi Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Golkar.
Untuk diketahui, Ketua Umum PP AMPG berdasarkan konstitusi Partai Golkar adalah ex-officio Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Golkar. Rangkap jabatan ini diikuti oleh kepengurusan di semua tingkatan.
Menurut PP AMPG, manuver yang dilakukan oleh Nusron Wahid tersebut merupakan bentuk pembangkangan terhadap wewenang revitalisasi pengurus yang sudah diberikan oleh Rapimnas DPP Partai Golkar di Balikpapan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto.
“Bahwa, Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar meminta kepada Bapak Setya Novanto (Ketua Umum DPP Partai Golkar) untuk menonaktifkan Saudara Nusron Wahid dari jabatannya sebagai Ketua Pemenangan Pemilu Indonesia I,” demikian bunyi surat tersebut.
Tak hanya itu, surat tersebut secara jelas meminta kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto agar jabatan Nusron Wahid itu digantikan oleh kader yang dianggap lebih mumpuni yakni Bambang Soesatyo yang kini menjabat sebagai Ketua Komisi III DPR RI.
“Bahwa, Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar meminta kepada Bapak Setya Novanto selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar agar mengangkat dan mengesahkan Saudara Bambang Soesatyo, MBA sebagai pengganti Saudara Nusron Wahid menjadi Ketua Pemenangan Pemilu Indonesia I,” lanjut surat tersebut.
Surat tersebut diketahui telah beredar di berbagai Grup Whatsapp kader Golkar mulai dari pusat hingga daerah. Fenomena ini turut memperpanjang suasana ketidaksolidan internal DPP Golkar dalam menghadapi situasi dan kondisi politik kekinian.
Selain itu, fenomena ini mencerminkan tidak tersistemnya administrasi partai dengan baik, karena sebelum ini pernah beredar sebuah surat rekomendasi yang menyebutkan bahwa DPP Partai Golkar mengusung Walikota Bandung Ridwan Kamil dan Anggota DPR RI Daniel Muttaqien sebagai pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Jawa Barat.(akt)
