Berdayakan Pelatihan Kerja, Kemnaker Gandeng Pemkab Muara Enim dan Swasta

  • Whatsapp
Penandatanganan MoU penyelenggaraan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat melalui program Corporate Social Responsibility
Penandatanganan MoU penyelenggaraan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat melalui program Corporate Social Responsibility

Bandung, SpiritNews-Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) sinergi multi pihak dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim (Sumsel), Balai Besar Pengembangan Pelatihan Kerja (BBPLK) Bekasi, Serang, Bandung serta PT Tanjung Enim Lestari (TEL) Pulp and Paper.

Penandatanganan MoU tentang penyelenggaraan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dilakukan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemnaker, Bambang Satrio Lelono, Bupati Muara Enim, Muzakir Sai Sohar, Presiden Direktur PT Tanjung Enim Lestari Pulp and Paper, Koji Yamanaka dan Edy Hernanto mewakili tiga BBPLK (Bandung, Bekasi, Serang).

Komitmen kerjasama dengan Pemkab Muara Enim ini akan mensinergikan penyelenggaraan pelatihan di BLK dengan program CSR perusahaan di wilayah Muara Enim.

“Pemerintah mengajak swasta/industri ikut berkontribusi dalam pengembangan SDM (sumber daya manusia) di Indonesia. Sebab jika hanya mengandalkan dana pemerintah saja, tidak akan berjalan optimal mengingat dana pemerintah terbatas,” kata Bambang di kantor BBPLK, di Jalan Gatot Subroto, Bandung, Jawa Barat, Rabu (8/11/2017).

Menurut Bambang, pengembangan SDM dengan melibatkan swasta/industri dinilai wajar, karena pengembangan SDM melalui CSR atau melalui pemagangan juga bertujuan untuk kepentingan pihak swasta.

“Pendanaan pilot project ini menggunakan CSR mereka (TEL dan Pemda). Ini baru embrio dan baru 1 perusahaan. Kalau ada 561 kabupaten di Indonesia, 1 kabupaten 100 orang saja, ratusan ribu akan terserap,” kata Bambang.

Diakui Bambang, agar kebijakan pemerintah melalui Kementerian teknis dapat berjalan  baik, maka dibutuhkan dukungan dari pemerintah daerah dan dukungan swasta atau perusahaan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat.

“Salah satunya melalui CSR  yang selama ini banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat, ” kata Bambang.

CSR pada dasarnya, kata Bambang, bukan semata amal baik perusahaan kepada masyarakat, baik membantu kesehatan masyarakat maupun lingkungan. Tapi CSR, ada nilai lebih terkait strategi akan bisnis menjadi berkelanjutan, perusahaan dapat menjalankan bisnisnya dalam jangka panjang dengab kondisi lingkungan sekitar yang kondusif.

“Pemerintah mendukung CSR bermanfaat dan tepat sasaran. Perusahaan hendaknya jeli melihat kehidupan masyarakat sekitar dari segala aspek dan menelaah pokok permasalahan dasar di sekitar lingkungan perusahaan, ” katanya seraya mengatakan Muara Enim ini menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya.

Dikatakan, menghadapi prioritas pembangunan nasional diproyeksikan akan membutuhkan 3,2 juta tenaga kerja sehingga pelatihan di BLK tahun 2018 ditargetkan sebanyak 703.246 orang.

Untuk memenuhi proyeksi itu, maka program di BLK difokuskan dan dimasifkan untuk bidang pelatihan tertentu melalui program Reorientasi, Revitalisasi dan Rebranding (3R).

Bambang menegaskan, dunia usaha dan industri sangat berkepentingan terhadap tenaga kerja terampil.

Tetapi investasi dunia usaha/industri dalam bidang ini masih sangat terbatas. Salah satu faktornya adalah turn over tenaga kerja yang cukup tinggi akibat persaingan usaha.

Karenanya, penting bagi pemerintah untuk memimpin dan menyiapkan daya dukung yang memadai bagi investasi SDM mukti jalur. Baik jalur formal, pelatihan kerja, pemagangan, pengalaman lapangan (on the job training) sehingga investasi SDM harus benar-benar inklusif dan berkualitas.

Sementara, Edy Hernanto, mengatakan, melalui Keputusan Menaker No.23 Tahun 2017, tentang Reorientasi, Revitalisasi dan Rebranding (3R) Balai Latihan Kerja mulai dilakukan tahun 2017 di BLK yakni BLK Bandung, Bekasi dan Serang. Selanjutnya disusul BLK Medan dan Semarang.

Progran 3R ini, kata Edy, didisain untuk memberi kesempatan kepada saudara-saudara di wilayah pinggiran untuk mendapat akses informasi dan memperoleh pelatihan kerja di BLK-BLK yang telah menerapkan program 3R yakni Bekasi, Serang dan Bandung.

 

Masalah Kompleks

 

Bupati Muzakir mengakui permasalahan ketenagakerjaan saat ini sangat kompleks baik soal kesempatan ksrja maupun SDM.

Permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan secara sendiri-sendiri, tapi menjadi tanggungjawab besama dan harus saling mendukung semua pihak.

Muzakir berharap kerjasama Binalattas melalui BBPLK Bandung, Bekasi dan Serang diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM yang ada di Muara Enim.

“Kerjasama yang diinisiasi PT TEL ini diharapkan juga akan lebih terarah sesuai dengan program kegiatan ketenagakerjaan yang kita laksanakan. Mudah-mudahan akan berlanjut dan diikuti oleh perusahaan-perusahaan lainnya,” kata Muzakir.

Sedangkan Koji Yamanaka mengatakan PT TEL memiliki komitmen untuk tumbuh bersama masyarakat dengan berkelanjutan secara harmonis karena pihaknya peduli untuk meningkatkan kualitas SDM.

PT TEL lanjut Koji memfasilitasi kesempatan kepada pemuda Muara Enim untuk mengikuti pelatihan kejuruan dan berharap program ini akan berhasil serta memberikan kontribusi yang besar terhadap kualitas pemuda setempat.

“Kami yakin dengan dukungan BBPLK dan Pemkab Muara Enim, pemuda setempat memiliki kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik di masa depan dan memungkinkan bersaing di pasar global,” katanya.(rls/SpiritNews)

Pos terkait