Kabupaten Karawang, SpiritNews-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang mengalokasikan anggaran Rp 1 miliar pada APBD 2018 untuk mempercantik tampilan hutan kota.
“Kaitan hutan kota, di tahun anggaran 2018 nanti akan ada kelanjutan untuk penataan, dengan anggaran Rp 1 miliar dalam APBD. Karena tahun ini kita dibantu oleh PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) untuk penanaman dan perawatan hutan,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Karawang, Wawan Setiawan, Selasa (5/12/2017).
Dikatakan, anggaran sebesar tersebut nantinya akan digunakan untuk membuat pagar, saluran air, pos pemantauan, dan penggantian tanaman yang rusak. Sebab, selain dijadikan sebagai paru-paru kota Karawang, pihaknya pun memiliki target meningkatkan poin dalam penilaian Adipura tahun-tahun mendatang.
“Kita akan buat pagar di sekelilingnya, agar lebih tertata. Kemudian pembuatan saluran air pembuang, agar tidak ada air tergenang yang bisa membuat tanaman busuk. Nanti juga kita lengkapi dengan pos pemantauan. Termasuk melakukan penggantian tanaman apabila ada yang mati,” katanya.
Menurutnya, meski program hutan kota adalah pelimpahan dari dinas pertanian, tapi pihaknya sangat serius mengembangkan program teraebut. Sehingga masyarakat ke depannya bisa menikmati manfaat adanya hutan kota di wilayah perkotaan Karawang.
Sementara itu, terkait isu adanya anggaran ganda dalam pembuatan hutan kota. Hal itu akibat adanya kesalahan informasi. Sebab, realisasi pembuatan hutan kota hasil kerja sama Pemkab Karawang dengan PT. TMMIN Plant Karawang melalui bantuan Corporate Social Responsibility (CSR), telah sesuai dengan perencanaan.
“Dulu ada penganggaran untuk pembuatan hutan kota senilai Rp 8 miliar tahun anggaran 2014, kalau tidak salah untuk pengadaan lahan, pembelian tanaman dan perawatan, saat masih di dinas pertanian,” katanya.
Namun setelah dilimpahkan ke DLHK, maka ditentukan pembangunan hutan kota di atas lahan milik Pemkab Karawang dan PT. TMMIN membantu penyediaan tanaman termasuk hingga penanaman dan perawatan awal. Sehingga anggaran yang direncanakan Rp 8 miliar dialihkan untuk program lainnya.
“Saat programnya dipindahkan ke DLHK, anggaran pembuatan hutan kota hanya dialokasikan Rp 1 miliar, sisanya dibantu dengan CSR Toyota. Jadi pada dasarnya memang tidak ada persoalan, karena itu semua sudah sesuai rencana,” katanya.(nah)
