Jakarta, SpiritNews-Wakil Sekretaris DPP Partai Golkar, Ratu Dian Hatifah, mengatakan, rekomendasi Partai Golkar di Pilgub Jawa Barat memiliki potensi untuk berubah.
Perubahan ini, kata dia, dapat terjadi usai Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 19 dan 20 Desember 2017 mendatang. Agenda ini akan didahului oleh Rapat Pimpinan Nasional sehari sebelumnya.
Meski begitu, Ratu mengatakan sampai hari ini belum ada perubahan rekomendasi kontestasi lima tahunan tersebut.
Seluruh produk hukum yang dipakai masih hasil dari proses yang dijalankan oleh mantan Ketua Umum DPP Golkar Setya Novanto dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham.
“Sampai sekarang ini, Golkar belum ada perubahan untuk Pilgub Jabar. Tetapi rekomendasi memiliki potensi berubah setelah Munaslub beberapa hari lagi. Peluanya, fifty-fifty lah di Munaslub nanti,” ujar Ratu saat dihubungi, Jum’at (15/12/2017) siang.
Menurutnya, usulan perubahan rekomendasi sebenarnya sudah mengemuka dalam rapat pleno DPP Partai Golkar pada Rabu, (13/12/2017) kemarin lusa.
Akan tetapi, karena dikhawatirkan mengganggu fokus agenda pleno, maka pembahasan perubahan rekomendasi akan dilaksanakan usai Munaslub digelar.
“Kemarin itu saat rapat pleno telah ada pembahasan tentang usulan perubahan rekomendasi calon dalam Pilkada. Namun, disepakati untuk diundurkan waktunya. Fokus kemarin kan soal pergantian Ketua Umum,” katanya.
Ratu pun mengaku tidak mengetahui apakah agenda Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada 18 Desember 2017 akan membahas perubahan rekomendasi atau tidak.
Untuk diketahui, Rapimnas merupakan forum tertinggi setelah Munas yang harus menghadirkan semua unsur DPP dan DPD I Partai Golkar se-Indonesia.
“Saya juga belum bisa menjelaskan apakah (rekomendasi.red) akan dibahas dalam Rapimnas,” tuturnya.
Sebagaimana diketahui, DPP Partai Golkar baru saja melaksanakan rapat pleno. Dalam rapat tersebut, Airlangga Hartarto ditetapkan sebagai Ketua Umum mengganti Setya Novanto. Pergantian Ketua Umum ini sontak memunculkan spekulasi atas perubahan rekomendasi dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat.
Golkar sendiri sudah menyerahkan rekomendasi tersebut kepada Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.(rls)
