Jakarta, SpiritNews-Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan melakukan peninjauan langsung terhadap aspek keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja PT MRT (Mass Rapid Transit) Jakarta, yang berlokasi tepat di jalan MH Thamrin, Jakarta, pada Jum’at (22/12/2017).
Didampingi jajaran pengawasan ketenagakerjaan dan K3, Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Keselamatan Kesehatan dan Kerja (PPK dan K3), Sugeng Priyanto dengan mengenakan rompi hijau menyala, helm putih dan sepatu booth kuning mengecek langsung lokasi pengerjaan proyek kereta api cepat itu hampir 90 menit.
“Kunjungan kerja ke proyek MRT ini semata-mata untuk memastikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja sudah diterapkan dengan baik, ” kata Dirjen Sugeng Priyanto didampingi Direktur Utama PT MRT Jakarta,William Sabandar usai melakukan peninjauan langsung ke terowongan bawah tanah.
Menurut Sugeng, berdasarkan laporan dari William Sabandar hingga saat ini belum terjadi kasus kecelakaan kerja serius dalam proyek MRT tersebut.
Dirjen Sugeng berpesan kepada William Syahbandar capaian tanpa kecelakaan serius tersebut bisa dipertahankan hingga proyek MRT tersebut selesai pada bulan Maret 2019.
“Publik sangat menunggu agar proyek bisa selesai tepat waktu dan segera kita nikmati bersama kemudahan-kemudahan dengan terbangunnya proyek ini, ” katanya
Sedangkan William Sabandar menyambut positif langkah kunjungan Dirjen Binwasnaker dan K3 tersebut. Kedatangan Sugeng Priyanto merupakan bukti Kementerian memperhatikan secara serius untuk pengawasan proyek-proyek seperti ini, ” katanya.
Willi berpendapat pesan Dirjen Sugeng Priyanto juga merupakan awaress (kesadaran) kepada seluruh jajaran pekerja MRT untuk tetap mempertahankan dan memperhatikan aspek keselamatan kerja.
“Jadi safety health dan environment itu memang jadi komitmen kita. Dan semoga kunjungan ini semakin memperkuat semangat dan komitmen kami untuk mewujudkan keselamatan kerja di seluruh proyek MRT di Jakarta, ” kata William.
William menambahkan hadirnya MRT Jakarta akan mengubah pola mobilitas masyarakat Jakarta dari pengguna transportasi pribadi menjadi pengguna transportasi publik, dengan jaminan tersedianya infrastruktur dan dukungan regulasi yang baik. “Kita harus mendorong keberpihakan regulasi yang menjamin penggunaan transportasi publik, bukan transportasi pribadi,” kata William.(rls/sir)
