Kabupaten Karawang, SpiritNews-Sampai berakhirnya tahun anggaran 2017, ternyata serapan APBD pada tahun itu untuk kepentingan publik hanya terbelanjakan 73,20 persen atau Rp 1,933 triliun.
Sedangkan belanja totalnya hanya 83,2 persen atau Rp 3,85 triliun dari keseluruhan kas daerah yang membukukan angka Rp 4,6 triliun.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Hadis Herdiana menyatakan, bahwa semua pencairan tagihan adalah dari proyek yang terselesaikan berdasarkan hasil pengerjaannya di lapangan. “Sekarang ini kita tidak berani mencairkan uang di luar fakta lapangan. Yang artinya, pengerjaan sisa proyek yang belum tuntas ya belum bisa dibayar. Karena yang kita kejar bukan sekadar capaian target belanja, namun kualitas hasil capaian di lapangan,” ungkapnya, Selasa (2/1/2018).
Dijelaskan, berbeda dengan belanja tidak langsung atau belanja pegawai, serapannya bisa tembus di posisi 91,95 persen. Angka nominal rupiahnya sebesar Rp 1,830 triliun. Sedangkan kemampuan pemerintahan Cellica Nurrachadiana-Ahmad ‘Jimmy’ Zamakhsari ini dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) cuma di angka Rp 1,112 triliun atau 74,97 persen. “Kalau berikut dana BOS yang ditransfer langsung ke rekening masing-masing SD dan SMP, PAD kita tembus di posisi 91,68 persen,” jelas Hadis.
Adapun serapan pada dinas teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Hadis menyebut, 91,72 persen. Sedangkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) 95,34 persen. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) 72,52 persen. Lebih rendah lagi dicapai Dinas Kesehatan (Dinkes) hanya terserap 56,02 persen. Alasannya, Dinkes belum mampu merealisasikan pembangunan rumah sakit paru yang telah dicanangkan sebelumnya.
“Yang lainnya, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sendiri yang masih diberikan subsidi oleh APBD Karawang, serapan belanjanya cuma mampu 77,44 persen,” katanya.
Hadis tidak menyebutkan angka nominal rupiahnya dari besaran subsidi pada rumah sakit milik pemkab ini. “Kita hari ini (kemarin) mengundang seluruh kepala SKPD untuk melakukan rapat evaluasi oleh pak Sekda,” pungkasnya. (moy)
