Kabupaten Aceh Utara, SpiritNews-Menyikapi tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran di Aceh Utara, Pemkab Aceh Utara perlu. mencari strategi yang tepat dan terarah bagaimana upaya memperkecil tingkat kemiskinan dan pengangguran yang saat ini disebut berada pada ambang mengkhawatirkan. Malah dikantor SKPK di lingkungan Pemkab. Aceh Utara banyak pekerja tanpa gaji alias pengangguran sukarela.
Ketua DPC. Lembaga Aliansi Indonesia kabupaten Aceh Utara, Amri Usman (foto) kepada media ini Jum’at (05/01/2018) diruang kerjanya mengatakan banyak pakar menyadari kalau kemiskinan di Aceh Utara memang sebuah ironi, jika dibandingkan dengan penerimaan dana pembangunan yang begitu besar. Berbicara tentang kemiskinan dan penggangguran di Aceh Utara tidak bisa lepas dengan pemahaman kontekstual apa yang dialami oleh masyarakat itu sendiri.
“Bahkan masih belum hilang dari ingatan kita bagaimana lumpuhnya perekonomian pada saat banjir turunan yang melanda sebagian wilayah Aceh Utara. Akumulasi dari kelumpuhan inilah yang berwujud pada tingkat kemiskinan di Aceh Utara mencapai ambang mengkhawatirkan,” katanya.
Menurutnya, saat ini, kegiatan pembangunan di Aceh Utara terutama dalam hal pengolahan lahan pertanian dan terciptanya lapangan kerja masih minim.
“Olek karena Karena itu perlu sebuah kerangka pemikiran, bagaimana dan apa yang harus dilakukan, apalahi cukup banyak sumber-sumber ekonomi yang memungkinkan yang dapat dikembangkan,” ujarnya.
Diantara kerangka tersebut, sebut Amri bahwa ada sebuah konsep yang menarik. Konsep ini bernama sustainable livelihood. Ia merupakan hasil kajian dalam usaha penanggulangan kemiskinan, dimana masyarakat yang dipengaruhi oleh lingkungan wilayah yang didiaminya misalnya, pengunungan, pesisir, pedesaan atau perkotaan.
“Lingkungan ini juga menentukan strategi mata pencaharian, apakah bertani, melaut atau berdagang. Semua wilayah ini memiliki kerentanan tersendiri terhadap kemiskinan seperti musim paceklik atau banjir bagi petani, musim gelombang besar bagi nelayan atau fluktuasi harga bagi pedagang,” jelasnya.
Namun, kata Amri lebih lanjut bahwa masyarakat mempunyai beberapa aset yang bisa digunakan untuk mencari penghidupannya sekaligus menghindari menjadi miskin. Aset tersebut berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, sosial , fisik dan finansial. “Dengan kata lain, kebutuhan hidup masih dapat dipenuhi masyarakat walaupun dalam kondisi paceklik,” tegasnya.
Misalnya, sambungnya juga dalam musim gelombang besar, nelayan praktis tidak dapat melaut. Salah satu opsi strategi untuk memenuhi kebutuhan hidup saat paceklik adalah dengan mengkonversikan salah satu aset yang dimiliki menjadi aset finansial. Seperti menggadaikan sepeda motor atau mengajukan kredit dengan jaminan, rumah atau sepetak tanah tanpa bunga.
“Namun hal ini tidak bisa berjalan apabila tidak ada institusi keuangan. Pemerintah Aceh Utara dapat mendorong berdirinya institusi keuangan dan kebijakan sertifikasi kepemilikan,” harapnya.
Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tidak perlu mendikte apa yang harus dilakukan masyarakat. Setiap manusia mempunyai insting dan kecenderungan tersendiri untuk mencari penghidupannya. Pemerintah hanya bermain dalam konteks pemberdayaan, melengkapi apa yang kurang, misalnya modal usaha sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat dapat tercapai
Untuk mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat, perlu pengamatan dan penelitian yang mendalam. Karenanya, semua dinas terkait harus turun ke masyarakat untuk mengenali lebih dekat dinamika ekonomi keseharian masyarakat miskin dengan melibatkan mereka sebagai mitra sekaligus objek pembangunan.
Dengan demikian, pemahaman akurat terhadap kemiskinan dalam masyarakat dapat membuahkan kebijakan pro-rakyak miskin yang terarah, sistemik dan efektif. Tapi masyarakat miskin yang pro aktif.
“Bukankah saat ini banyak pakar dalam berbagai ilmu dapat memberikan keuntungan. Tukar pikiran dan metode seharusnya lebih sering dilakukan guna menemukan strategi paling tepat,”, tanyanya
Namun yang perlu diperhatikan, dalam strategi pengentasan kemiskinan pada suatu kaum bukan dengan ie rajah (mistik) terhadap semua permasalahan kemiskinan. Strategi ini akan berbeda sebagaimana berbedanya lingkungan, tradisi dan kebiasaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Karena itu, kepada Pemerintah Aceh Utara harus memonitor hingga tingkat desa terpencil apabila pengurangan kemiskinan ingin dicapai. Pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi secara akurat fenomena kemiskinan dan permasalahan ikutannya yang berada di daerah administrasi masing masing.
Bukankah strategi ini telah dicontohkan Nabi Yusuf A.S. Beliau menggunakan sebaik-baiknya masa subur guna memberdayakan ummatnya menghadapi masa paceklik.
“Anologi ini mungkin tidak terlalu jauh dengan kondisi Aceh Utara pada saat ini. Mungkin 10% saja APBK Aceh Utara disisihkan untuk sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, kemiskinan dan pengangguran bisa berkurang,” ungkapnya.(mah)
