Banda Aceh, SpiritNews-Koordinator Pusat Mahasiswa Pemuda Peduli Perdamaian Aceh (M@PPA), Anwar A. Gani meminta APBA untuk segera di-Pergub-kan saja. Langkah ini menjadi pilihan yang tepat ditengah buntunya komunikasi politik antara eksekutif dan legislatif di Aceh.
Hal tersebut disampaikan melalui siaran pers yang diterima redaksi SpiritNews, Senin (08/01/2018). “Setiap tahun drama politiknya tidak berubah, selalu drama keterlambatan pengesahan APBA,” katanya.
Menurutnya, keterlambatan pengesahan APBA akan semakin memperburuk keadaan ekonomi publik di Aceh. Maka gubernur harus segera mengambil langkah-langkah strategis yaitu dengan mempergubkan APBA sesuai dengan ketentuan.
“Pergub APBA tidak melanggar ketentuan hukum. Jadi untuk mencegah lemahnya daya serap anggaran APBA pada tahun 2018 dan memutuskan mata rantai terkait perencanaan anggaran yang berlarut larut selama ini,” pungkasnya.
Dikatakan, semakin lama ketidak jelasan APBA maka itu juga semakin tidak bagus dalam upaya mendorong jalanya program eksekutif.
“Masih banyak agenda eksekutif di Aceh yang hari ini bergantung pada APBA yang itu berdampak langsung pada masyarakat. Percepatan pembangunan kawasan barat, tengah dan tenggara tentunya akan sangat terganggu,” jelasnya.
Hasil analisa dilapangan, kata Anwar, kegagalan pengesahan APBA karena adanya upaya dari pihak tertentu terhadap pagu anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan e-budget dan e-planing.
“Jika ini menjadi salah satu kendala, maka gubernur tinggal menjalankan saja ketentuan hukum yang berlaku. Ini juga menjadi salah satu barometer bagi publik untuk menilai komitmen Irwandi dalam melawan mafia Anggaran yang teroganisir. Kami yakin rakyat akan mendukung gubernur,” tandasnya.
Selanjutnya, APBA yang lama disahkan juga akan akan berimplikasi kepada proses perdamaian dan rekonsliasi yg sedang di bangun yang nantinya akan mengakibatkan munculnya konflik2 baru di Aceh.
“Saya yakin DPRA tau resiko apa yang akan terjadi dengan semakin terlambatnya pengesahan APBA. Masih banyak agenda agenda pemulihan pasca konflik yang bersumber dan dibiayai oleh pada APBA,” tuturnya.(mah)
