Kabupaten Pidie, SpiritNews-Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Makmur Nusantara (LSM- JMN) mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie dan DPRK untuk segera melakukan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie tahun 2018 sebelum berdampak pada penghapusan Dana Alokasi Umum (DAU). Karena akan merugikan Kabupaten Pidie dan menghambat pembangunan infrastruktur.
Demikian dikatakan Ketua LSM JMN, T Musliadi kepada SpiritNews, Kamis (18/1/2018). Menurutnya, hingga pertengahan Januari 2018 pembahasan APBK belum kunjung dilaksanakan. Ini menyebabkan kepentingan masyarakat terhambat.
“Kami mendesak pihak eksekutif dan legislatif mempercepat pembahasan APBK 2018, supaya semua program bisa berjalan sesuai dengan waktu. Dan yang paling penting, pelaksanaan pekerjaan proyekpun tidak terburu-buru, agar kualitasnya bagus,” kata Musliadi.
Selain itu, kata Musliadi, akan menghambat program pemerintahan, khususnya sektor pelayanan publik dan melemahnya sektor perekonomian masyarakat.
Sesuai Permendagri No 33 tahun 2017, lanjut Musliadi, pembahasan dan pengesahan harus tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan serta menganut azas transparansi.
“Yaitu mudah di akses informasi seluas-luasnya oleh masyarakat, tidak ada istilah untuk disembunyikan, karena bukan merupakan rahasia,” ungkapnya.(hen)
