Kabupaten Bandung Barat, SpiritNews-Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bandung Barat menggelar pertemuan dengan Bank Negara Indonesia (BNI) membahas program bantuan non pangan tunai (BNPT) untuk warga Kabupaten Bandung Barat sebagai pengganti beras sejahtera (rastra).
Pemimpin Bidang Pemasaran dan Bisnis BNI Cabang Jalan Perintis Kemerdekaan, Kabupaten Bandung Barat, Tendi Rustendi, mengaku, pihaknya sedang mengejar program yang dicanangkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI ini, terutama mempersiapkan para agen penyalurnya, seperti e-Waroenk dan BUMDes.
“Semua yang ingin berpartisipasi nantinya bisa kami akomodir. Untuk Kabupaten Bandung Barat, idealnya ada 300 agen, dengan satu desa satu titik penyaluran. Namun, hal itu kan gak mudah, karena e-Waroenk saja bertahap dan BUMDes semoga di setiap desa semua siap,” kata Tendi di Lembang, Selasa (23/1/2018).
Untuk banyaknya BUMDes di Kabupaten Bandung Barat, Tendi mengaku masih belum dipastikan jumlahnya karena perlu adanya diskusi terlebih dahulu dengan dinas terkait membahaa kesiapan teknis.
“Intinya, untuk BNPT sebagai pengganti Rastra di Bandung Barat akan dimulai pada Maret, tetapi di awal Februari sudah tersalurkan kartu BNPT-nya,” ujarnya.
Satu kartu BNPT akan terisi saldo sebesar Rp 110 ribu. Jumlah tersebut warga hanya dapat menggunakannya untuk membeli beras dan telur, dengan takaran 10 kilogram beras dan 1 kilogram telur.
Kepala Bidang Kerjasama dan Pengembangan Potensi Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bandung Barat, Deni Ahmad mengaku ada sebanyak 165 BUMDes yang bisa dihidupkan kembali dengan adanya program BNPT. Sebab, sejauh ini baru ada 80 BUMDes yang aktif dari 165.
“Kami berharap ini bisa mengaktifkam kembali semua BUMDes yang ada di Bandung Barat. Penyaluran BNPT melalui BUMDes ini nanti tentu dengan pengawasan, pengendalian, dan pendampingan,” kata Deni.
Bukan hanya itu, nanti BUMDes pun bisa memiliki keuntunhan dengan langsung membeli beras lokal dari petani lokal Bandung Barat, serta komoditi telur bisa dari peternak ayam di Bandung Barat yang bisa diberdayakan.
“Ya nanti sistem BNPT-nya yang mengelola adalah BUMDes. Di tahun 2018 ini kami sedang prioritaskan pembangunan dana desa untuk BUMDes, sarana olahraga, dan produk unggulan kawasan desa. Sehingga, otomatis desa harus menganggarkan penyertaan modal pada BUMDes, itulah yang masih kurang diperhatikan oleh kepala desa,” ujarnya.(gus)
