Kabupaten Bandung Barat, SpiritNews-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa dan Kawasan (BP2DK) untuk penandatanganan kesepakatan pelatihan terkait Smart Village berupa website desa, Selasa (20/2/2018) di Hotel Panorama Lembang.
Bupati Bandung Barat, Abubakar, mengatakan, kerjasama ini bagian dari rencana mengembangkan Smart City berbasis pedesaan untuk 165 desa se-Kabupaten Bandung Barat.
“Kami ingin mendorong pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam memanfaatkan teknologi informasi, agar kepemimpinan di tingkat desa dan kecamatan bisa lebih mencermati kebijakan dari Pemkab Bandung Barat,” katanya.
Diakuinya, pemerintah desa sudah mendapat aliran dana dari APBN dan kabupaten. Ia berharap dana tersebut bisa memberikan perubahan yang positif baik untuk wilayahnya maupun masyarakat.
“Kami (Pemkab,red) dengan kepercayaan dari kementerian akan menyiapkan infrastruktur terutama fokus mengembangkan elektronik,” ucapnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Bandung Barat, Ludi Awaludin, mengatakan, infrastruktur jaringan di Bandung Barat baru terdapat 300 mbps internet yang telah menjangkau kecamatan, puskesmas, dan UPT.
“Semoga ke depan dapat terjangkau ke semua daerah. Kami ajak juga provider-provider untuk masuk ke desa, dan kini sudah terkoneksi dengan Telkomsel, hanya Kecamatan Cipongkor dan Rongga yang belum mendapat jaringan fiber optik (FO),” ujarnya.
Menurutnya, kerjasama dengan BP2DK bukan hanya sekedar website desa, tetapi nanti berfungsi sebagai SDM untuk mendata jumlah warga di setiap desa.
“Dari pelatihan hari ini kami ingin kembangkan wawasan sekdes dan operatornya. Jadi, web ini hanyalah alat untuk menampung informasi-informasi di setiap desa, seperti peta desa, potensi alamnya, dan kegiatan desa,” katanya seraya menyebut baru ada sebanyak 63 desa yang memiliki web dari 165 desa.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan menjelaskan bahwa program smart city yang dibawa dari Kominfo diperuntukkan ke 100 kota/kabupaten. Sejauh ini baru mencapai 25 kota/kabupaten.
“Kami ingin pembangunan smart desa ini bisa berkelanjutan bukan sekedar seremoni, minimal 20 tahun kemudian bisa terlihat hasilnya. Jadi, saya ingin ada komitmen dari pemimpinnya,” ujarnya.(gus)
