Kabupaten Karawang, SpiritNews-Pada tahun 2017 lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang hanya mampu menyerap anggaran belanja daerah sebesar Rp 3,900 triliun atau 84,23 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 4,631 triliun.
Demikian dikatakan Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana dalam sidang paripurna DPRD dengan agenda Laporan Pertanggungjawaban Bupati tahun 2017, Rabu (21/3/2018) di gedung paripurna DPRD Karawang.
Dikatakan, anggaran belanja tidak langsung pada tahun 2017 direncanakan sebesar Rp 1,990 triliun dan terealisasi sebesar Rp 1,830 triliun atau 91,95 persen. Sedangkan untuk belanja langsung atau belanja publik direncanakan sebesar Rp 2,641 triliun dan terealisasi sebesar Rp 2,252 triliun atau 85,28 persen.
“Untuk pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp 4,327 triliun dan realisasinya Rp 3,973 triliun atau 91,82 persen,” ujar Cellica.
Penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2017 direncanakan sebesar Rp 315,160 miliar yang berasal dari Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) telah terealisasi sebesar Rp 315,160 miliar. Untuk pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 11 miliar dan direalisasikan sebesar Rp 2,5 miliar.
“Untuk IPM (indeks pembangunan manusia) pada tahun 2016 Karawang 68,19 dan masuk ke urutan 16 se-Jawa Barat,” katanya.
Dijelaskan, untuk kebijakan pendidikan di Karawang, dilaksanakan dengan 3 pilar kebijakan yaitu pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu relevansi dan daya saing serta tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. “Adanya kebijakan itu membuat rama rata-rata sekolah di Karawang naik sebesar 0,30 poin dan peringkat ke 11 se-Jawa Barat,” jelasnya.
Ia menambahkan, untuk kebijakan kesehatan masyarakat diarahkan pada peningkatan drajat kesehatan masyarakat dan terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga kecil berkualitas dan capaian kerjanya angka harapan hidup naik 0,10 tahun dan laju pertumbuhan penduduk turun sebesar 0,08 persen.
“Kami juga mengeluarkan kebijakan untuk pengembangan ekonomi kerakyatan. Namun kami akui bidang ini paling berat untuk mendongkrak ekonomi kerakyatan di Karawang,” katanya.
Realisasi dari ekonomi kerakyatan itu, lanjutnya, bisa dilihat dari peningkatan ketahanan pangan, daya saing, diversifikasi, produktivitas dan nilai tambah produk pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan dapat dijaga dengan mempertahankan laju produksi komoditas pangan.
“Laju pertmumbuhan ekonomi menempati peringkat ke 5 kategori kabupaten di Jawa Barat tahun 2016 mencapai 6,31 persen,” katanya.
Dikatakan juga, tingkat kemiskinan turun ke angka 10,07 persen dan tingkat pengangguran terbuka turun ke angka 9,55 persen. Untuk kebijakan infrastruktur jalan hasil kinerjanya antara lain peningkatan jalan kabupaten sepanjang 165,19 kilometer, rehabilitasi jalan sepanjang 17,86 kilometer, pembangunan jalan poros desa sepanjang 109,042 kilometer, pembangunan jembatan kabupaten 20 unit.
“Kami juga melakukan pemeliharaan pada jembatan sebanyak 21 unit dn masih banyak lagi capaian pembangunan infrastruktur yang sudah kami lakukan pada tahun 2017,” tuturnya.(moy)
