Kabupaten Karawang, SpiritNews-Lembaga Lingkungan dan Pengembangan Daerah (L2PD) menggelar diskusi publik, sekaligus deklarasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) damai dengan melibatkan tim kampanye empat pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat, di Hotel Swissbelinn Karawang, Kamis (22/3/2018).
“Kita sekalian sosialisasi penegakan hukum Pemilu dan deklarasi pilkada damai Kabupaten Karawang,” kata Ketua pelaksana deklarasi, Ahmad Saepudin Jarkasih, kepada wartawan.
Direktur Exekutif L2PD, Dani Sudirman, mengatakan, pihaknya sengaja menggagas kegiatan ini karena melihat ada potensi permasalahan di pilkada Jawa Barat, seperti yang terjadi di DKI Jakarta.
“Pemilihan gubernur DKI Jakarta beberapa waktu lalu harus dijadikan cermin di Pilkada Jawa Barat, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Dani.
Pendiri L2PD, Dede Sunarya, mengatakan sebagai anak bangsa perlu ada kesadaran dan pemikiran melalui diskusi agar pilkada Jawa Barat berjalan lancar dan damai.
“Ini demi pilkada Jawa Barat yang damai dan pembangunan yang merata di Kabupaten Karawang,” kata Dede.
Dalam diskusi ini, panitia menghadirkan nara sumber yaitu, Komisioner KPU Kabupaten Karawang M Farid, anggota Panwaskab Roni Rubiat Machri, dan anggota Polres Karawang Arif Bastomi.
Dede mengatakan, suhu politik di tahun 2018 cukup memanas karena tahapan pelaksanaan Pilkada Jawa Barat, Pemilu dan Pilpres 2019 berjalan bersamaan.
“Aparatur Sipil Negara (ASN) harus netral, tidak boleh miring ke kiri dan ke kanan. Harus tegak lurus,” jelasnya.
Diakuinya, di Jawa Barat ada pemilih sebanyak 33 juta lebih. Dan Kabupaten Karawang merupakan daerah yang cukup besar memiliki hak pilih di pilkada Jawa Barat.
Berikut isi naskah nota deklarasi pilkada damai tersebut adalah :
Kami tim kampanye calon gubernur dan calon wakil gubernur sebagai peserta pemilukada serentak 2018 di Jawa Barat, khususnya Kabupaten Karawang bersepakat untuk :
1. Menciptakan dan menjaga iklim yang kondusif (situasi aman, tertib dan terkendali) pada setiap tahapan pelaksanaan pemilukada tahun 2018.
2. Mentaati semua perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilukada tahun 2018, seperti mobilisasi massa, pencoblosan, tertib lalu lintas, dan lain-lain yang berlaku secara nasional (UU, PP, Keppres, PKPU) dan atau yang berlaku di tingkat daerah.
3. Mendukung usaha dan langkah aparat penegak hukum menjaga keamanan dan ketertiban sebelum, selama dan setelah pelaksanaan pemilukada tahun 2018 (Pilgub dan Wagub) sampai dengan pengangkatan dan pengambilan sumpah jabatan.
4. Sepakat untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan antara pendukung dalam pemilukada tahun 2018.
5. Tidak mengklaim daerah tertentu sebagai wilayahnya, dimaksudkan agar masing-masing bisa menghargai dan tidak mengklaim wilayah tertentu sebagai basis yang didukungnya.
(moy)
