Kota Bekasi, SpiritNews-Ribuan buruh yang tergabung dengan Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia (FSBDSI) menggelar aksi damai dan berorasi di Alun-alun Kota Bekasi, Selasa (01/05/2018).
Koordinator Lapangan FSBDSI, Agus Budi Susilo, mengatakan, pemerintah bisa melaksanakan pembangunan tidak terlepas dari jerih payah kaum buruh, pajak dari kaum buruh.
“Katanya UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) untuk kesejahteraan kawan-kawan buruh, tapi buktinya apa ? Apa-apa naik, harga kontrakan naik, pajak naik, harga sembako naik. Buruh tidak meminta kesejahteraan lebih, kami hanya ingin kesejahteraan pokok seperti sandang, pangan, papan dan pendidikan,” kata Agus saat berorasi.
Menurutnya, kesejahteraan tersebut tidak bisa didapat oleh kaum buruh. Sebab, harga kebutuhan naik termasuk harga BBM dan tarif listrik. Rakyat Indonesia menjerit, tetapi pemerintah seolah-olah menutup mata.
“UMK Kota Bekasi hanya di angka Rp 3,9 juta. Sementara kebutuhan terus mengalami kenaikan. Ironisnya, masih banyak perusahaan tidak membayar upah karyawannya sesuai UMK. Dimana kepedulian pemerintah,” tegasnya.
Dijelaskan, buruh adalah rakyat yang berhak memilih pemimpin yang mempunyai hak politik, yang ingin mensejahterakan buruh, yang mau memikirkan nasib buruh.
Penjabat Walikota Kota Bekasi R Ruddy Gandakusuma, Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Indarto, Dandim 0507 Bekasi Kota Letkol Arm Abdi Wirawan, dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi, Muhammad Kosim ikut serta memperingati May Day tersebut bersama kaum buruh.
Pada kesempatan itu, R Ruddy Gandakusuma, mengatakan, bukan hanya Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi yang mempunyai atensi dan perhatian terhadap May Day, namun semua lembaga memiliki kepentingan termasuk Kodim 0507 dan Polres Metro Bekasi Kota ikut serta memfasilitasi kegiatan ini, agar hari buruh ini bisa dinikmati bahagia oleh kaum buruh.
Ia mengajak kaum buruh untuk menggunakan hak suara pada Pilkada serentak 27 Juni 2018 mendatang.
“Jangan ada yang tidak menggunakan hak pilihnya, gunakan hak pilihnya. Karena itu hak konstitusi sesuai UUD 1945 kepada kita sebagai hak warga negara,” kata Ruddy.
“Jangan sampai akhirnya nanti menyesal, memilih pemimpin yang tidak sesuai dengan visi misi dan aspirasi. Lihat visinya, lihat misinya, lihat trek recordnya pengalamannya, kemampuannya dan itikad baiknya,” tambahnya.(den)
