Kota Bekasi, SpiritNews-Sekretariat DPRD Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dan Sekretariat DPRD Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (15/5/2018) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kota Bekasi.
Kunjungan kedua daerah ini sangat tertarik dengan perkembangan dengan Kota Bekasi. Sehingga menjadi perhatian daerah lain, khususnya Kabupaten Pandeglang dan Kota Kupang.
Kunjungan kerja sekretariat DPRD dua daerah ini diterima langsung oleh Ketua Baperda DPRD Kota Bekasi, H. Abdul Muin Hafidz yang membidangi anggaran dan pengelolaan pedagang kaki lima (PKL), serta pasar tradisional.
H. Abdul Muin Hafidz yang merupakan anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi yang juga anggota Fraksi PAN ini didampingi anggota Komisi III lainnya, Eni Widhiasuti yang merupakan Fraksi PDIP.
“Kota Bekasi adalah kota penyangga ibu kota DKI Jakarta, dan kami selalu mengontrol anggaran dan pendapatan asli daerah (PAD), seperti pajak restoran, parkir, dan BPHTB. Namun diprioritaskan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung,” kata H. Abdul Muin Hafidz saat menerima kunjungan kedua daerah tersebut.
Muin mengatakan, prioritas belanja langsung ini untuk mengantisipasi, (pertama) kemacetan, (kedua) permukiman, (ketiga) untuk Kartu Bekasi Sehat (KBS). Anggran untuk kesehatan tahun ini sebesar Rp 300 miliar. Setiap tahun ada peningkatan, dan (keempat) adalah pendidikan,” katanya.
Mendapat penjelasan yang cukup detail dari Abdul Muin, anggota Komisi II DPRD Kota Kupang, Jemari Yoseph Dogon yang merupakan anggota Fraksi Golkar, mengatakan, maksud kedatangan rombongan DPRD Kota Kupang ke Kota Bekasi adalah untuk sharing program dan penggunaan APBD 2018.
“Kota Kupang adalah ibu Kota Provinsi NTT, dan kami sangat tertarik dengan perkembangan Kota Bekasi. Oleh karena itu, kunjugan ini kami ingin mengetahui lebih detail terkait pengelolaaan anggaran dalam industri dan perdagangannya,” kata Yoseph.
Diakuinya, Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang dan DPRD Kota Kupang masih mengalami kesulitan dalam mengelola anggaran, khususnya untuk mempercantik dan menata sebuah pusat perbelanjaan, seperti pasar tradisional.
“Saat ini anggaran Kota Kupang prioritas penanganan PKL dan penataan kota. Kami ingin, supaya Kota Kupang itu bisa lebih rapih. Kami selama ini belum bisa menata hal tersebut dengan baik tentang penataan dan pelaku usaha,” jelasnya.
“Para pedagang juga harus di tata, dan tentunya akan menghasilkan PAD untuk Kota Kupang. Yang kedua, terkait pasar tradisonal, kami akui tidak bisa panjang lebar memaparkannya. Karena perbedaan penataan pasar tradisional di Kota Bekasi sudah baik menghasilkan PAD dengan Kota Kupang perbedaannya sangat jauh bagaikan langit dan bumi,” tambahnya.
Sekretaris DPRD Kabupaten Panegglang Banten, H. E. Sutisna, mengatakan, Sekretariat DPRD Kabupaten Pandeglang mendampingi anggota Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kabupaten Pandeglang.
“Kami ingin mengetahui sistem pengelolaan anggaran oleh Pemkot Bekasi melalui badan eksekutif DPRD Kota Bekasi yang membidangi anggaran. Kami dari DPRD Kabupaten Pandeglang akan menyusun perubahan anggaran di bulan Juni 2018 mendatang,” kata Sutisna saat berbincang dengan SpiritNews.
Oleh karena itu, kata Sutisna, untuk memfasilitasi kegiatan para wakil rakyat ini, Sekretariat DPRD Kabupaten Pandeglang mendampingi anggota Banggar dalam rangka menimba pengalaman, saling komunikasi terkait anggaran. Semua anggota Banggar sebanyak 21 orang dan pendamping 8 orang.
“Harapannya dengan kunker ini, dari sisi perencanan penganggaran di Kabupaten Pandeglang bisa lebih baik lagi. Meskipun dari aspek anggaran APBD Kabupaten Pandeglang dan Kota Bekasi tidak sama, namun saya melihat perencanaan di Kota Bekasi ini sangat bagus,” jelasnya.
Menurut Sutisna, Kabupaten Pandeglang terdiri dari 34 kecamatan, dan akan ada pemekaran kecamatan baru. Sementara anggran di Pandeglang lebih banyak ke pembangunan infrastuktur.
“Namun anggarannya masih relatif kecil. Namun kami membagi APBD dengan kebutuhan belanja pegawai, kesejahteraan sosial,” ujarnya.
Ketika disinggung mengenai perkembangan Kota Bekasi, Sutisna mengaku sering berkunjung ke Kota Bekasi saat libur sekaligus monitoring perkembangan Kota Bekasi yang sudah jauh bagus pembangunannya.
Diakuinya, program unggulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang adalah destinasi pariwisata Pantai Anyer. Bahkan dalam waktu dekat akan dibangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Tanjung Lesung. Dan nantinya akan dibangun akses jalan tol yang merupakan program Nasional. Tentunya itu akan menunjang sektor wisata di Pandeglang. Jika PAD pariwisata baik, maka perekonomiannya pun akan baik.
“Kami berharap dengan adanya kunjungan kerja ini, DPRD Kabupaten Pandeglang dengan DPRD Kota Bekasi dan Pemkot Bekasi terus bersinergi dan komunikasi yang baik. Kami yakin, suatu saat Pemkot Bekasi akan berkunjung ke Pandeglang,” ungkapnya.(sam/adv/hms/dprdktbks)
