Jenewa, SpiritNews– Direktur Jenderal Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Guy Ryder, mengapresiasi program Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang dilaksanakan pemerintah Indonesia. Apresiasi disampaikan langsung oleh Ryder saat menerima pertemuan bilateral dengan Menteri Ketenagakerjaan RI M Hanif Dhakiri di sela-sela sidang ILO di Jenewa Swiss, Kamis (7/6/2018) .
“Kami mengapresiasi program Desa Migran (Desa Migran Produktif), yang digagas pemerintah Indonesia, sebagai upaya perlindungan yang menyeluruh bagi pekerja migran Indonesia,” ucapnya.
Setidaknya, ada dua hal yang menjadi perhatian Ryder terkait Desmigratif. Yakni terkait layanan migrasi sejak di kampung halaman serta peningkatan kesejahteraan keluarga pekerja migran melalui pengelolaan remintansi dan pemberdayaan ekonomi.
“Belum ada skema perlindungan pekerja migran sejak dari desa seperti yang dilakukan Desmigratif. Sungguh ini sesuatu yang unik dari Indonesia,” ujarnya. “Desmigratif bisa menginspirasi negara lain dalam upaya perlindungan pekerja migran”.
Usai pertemuan, Menteri Hanif mengaku terkejut atas apresiasi tersebut. Pasalnya, Desmigratif tidak menjadi bagian agenda pembicaraan bilateral. “Apresiasi tersebut di luar dugaan. Tentu ini menyenangkan. Ternyata upaya perlindungan untuk pekerja migran yang pemerintah Indonesia lakukan mendapat perhatian dunia,” kata Menteri Hanif.
Apresiasi tersebut, lanjutnya, makin menambah spirit para pihak yang terkait Desmigratif, khususnya para Petugas Desmigratif untuk lebih bersemangat dalam membantu, melayani dan mendampingi pekerja migran dan keluargana.
Digagas oleh Kementerian Ketenagakerjaan, Desmigratif adalah program perlindungan terhadap pekerja migran sejak dari kampung halaman. Terdapat empat pilar Desmigratif. Yaitu llayanan migrasi dan informasinpasar kerja di kantor desa. Menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif pekerja migran dan keluarganya, mendirikan Rumah Belajar (comunity parenting) bagi anak pekerja migran serta memfasilitasi pembentukan dan mengembangkan koperasi.
Sejak 2017, Desmigratif sudah dijalankan di 120 desa kantong pekerja migran/TKI. Tahun 2018 tambah 130 desa dan pada 2019 total menjadi 400.
Agenda utama bilateral tersebut adalah membahas terkait antisipasi dampak ketenagakerjaan di era industri digital, pengingkatan skill pekerja, serta terkait jumlah perwakilan Indonesia di ILO.(SpiritNews)
