Kota Bekasi, SpiritNews-Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dari Fraksi PKS, Mahfudz Abdurahman mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi agar mampu membuat kebijakan dalam melancarkan arus mudik lebaran tahun 2018 ini diwilayahnya.
Hal ini disampaikan Komisi V DPR RI , Mahfudz Abdurahman yang membidangi Transportasi dan Inprastuktur, karena wilayah Kota Bekasi yang saat sedang dikepung oleh beberapa proyek strategis dari Pemerintah Pusat yang membentang disepanjang jalur utamanya seperti Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan jalan inspeksi kalimalang.
“Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Bekasi bersama dinas terkait perlu mengevaluasi jalur-jalur insfrastuktur yang kemungkinan dapat digunakan para pemudik dalam beberapa hari ini sudah memadati jalan raya,” ungkap Mahfudz Abdurahman saat berbincang dengan SpiritNews, Senin (11/6/2018).
Menurut pantauannya di Parlemen Komisi DPR RI, Persoalan infrastuktur ini memang sudah menjadi permasalahan yang lazim setiap tahunnya seperti dihari natal, tahun baru dan lebaran.
“Oleh sebab itu, dalam hal ini, Pemkot Bekasi harus mampu bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat untuk menangani persoalan-persoalan yang kemungkinan masih terdapat dijalur jalan Negara dan jalan Provinsi,” tambah Mahfudz.
Ditambahkannya, setelah menyikapi beberapa jalur transportasi. Dirinya juga belum lama ini telah banyak lakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah di Pulau Jawa guna melihat dan mengevaluasi jalur transportasi dan infrastruktur jalur mudik lebaran tahun ini.
“Selain di Kota Bekasi, saya juga telah melihat infrastruktur di beberapa daerah di Pulau Jawa ini dan kenyataannya wilayah Kota Bekasi ini memerlukan penanganan-penanganan khusus,” ujarnya.
Dia juga mencontohkan kondisi perekonomian Indonesia saat ini belum bisa memaksimalkan infrastruktur transportasi layaknya di negara-negara maju seperti Jepang, Inggris dan Amerika Serikat.
“Sehingga memang persoalan ini bukan hanya persoalan Pemerintah saja, tetapi ini telah menjadi persoalan kita semua sebagai warga negara. Karena apa? Karena jumlah masyarakat urban yang memiliki kendaraan pribadi terus meningkat tanpa disertai dengan peningkatan sarana dan prasarana untuk itu,” kata dia.(sam)
Karena itu, pihaknya berharap mampu membuat sebuah kebijakan ditahun 2019 guna meningkatkan infrastruktur transportasi di Indonesia.
“Tapi kami di Komisi V DPR RI memang masih terus berupaya menghadirkan kebijakan-kebijakan yang tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan sarana transportasi di Indonesia ini, mudah-mudahan tahun 2019 mendatang kami mampu mencetuskan sebuah kebijakan yang baru.” jelas Mahfudz Abdurahman (sam).
