ASN Bappeda Kota Bekasi Ikuti TOT Selama Tiga Hari

  • Whatsapp
Kepala Bappeda Kota Bekasi, Ir. Koswara Hanafi bersama Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Birokrasi (PAN RB), Umu Nurhanifah.

Kota Bekasi, SpiritNews–Untuk meningkatkan kinerja ke arah yang lebih baik lagi, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi, mengikuti Training of Trainer (TOT) penyusunan rencana strategis kegiatan, serta pendampingan dan verifikasi rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) Bappeda Kota Bekasi tahun 2018-2023.
Kegiatan pelatihan tersebut berlangsung selama tiga hari, tanggal 3-5 Juli 2018 lalu, di Hotel Santika Mega City, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan.
Kepala Bappeda Kota Bekasi, Ir. Koswara Hanafi berharap, seluruh ASN Bappeda setelah tiga hari mengikuti pelatihan TOT, dapat memahami kinerja masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi), agar dalam menjalankan tugas bisa mejadi lebih baik lagi.
“Dari kegiatan TOT Renstra PD tersebut, saya berharap seluruh ASN Bappeda harus lebih cermat dalam membuat laporan dan juga program. Jika satu sama lain ASN Bappeda tidak bersinergi, maka perencanaan hanyalah perencanaan dan tidak akan ada hasilnya bagi Kota Bekasi,” katanya.
“Pencapaian penggunaan bagi Kota Bekasi, memang dibutuhkan perencanaan yang sangat matang dan kerjasama denga dinas-dinas terkait. Intinya, agar pembangunan di Kota Bekasi berjalan dengan baik dan lancar,” jelas Koswara
Dalam pemaparan sebagai narasumber, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Birokrasi (PAN RB), Umu Nurhanifah mendorong ASN Bappeda dapat mengevaluasi perencanaan kinerja, pelaporan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja.
“Akuntabilitas bagi kinerja ASN Bappeda Kota Bekasi, agar dapat mencerminkan akuntabilitas intansi pemerintah, dalam mempertanggungjawabkan hasil dari manfaat dan seluruh pengguna anggaran negara atau daerah secara effektif efisien dan ekonomis,” ujarnya.
“Tujuannya adalah, supaya komponen evaluasi akuntabilitas kinrja berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Umu.(sam)

Pos terkait