Tak Bisa Bangun JPO, Pemkab Bekasi Dapat Sindiran

Kabupaten Karawang, SpiritNews-Tidak adanya jembatan penyebrangan orang (JPO) di Kabupaten Bekasi, terus menjadi sorotan sejumlah pihak kalangan khususnya aktivis.
Mantan Ketua BEM FISIP Unsika, Imam Saripudin (27) mengungkapkan, di Kabupaten Bekasi sedikitnya ada 4.286 perusahaan yang sebagian besar berada di dalam 20 kawasan industri. Sedangkan angkatan kerjanya mencapai 1,2 Juta Jiwa.
“Aktifitas ekonomi dari sektor industri saja sangat tinggi. Ini belum termasuk sektor lain, seperti perdagangan, pertanian dan sebagainya. Masa tidak ada JPO satupun di daerah yang katanya kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara ini,” sindir Imam saat ditemui SpiritNews, Rabu (11/7/2018).
Ia sangat menyayangkan kinerja 50 anggota DPRD yang terpilih sebagai refresentatif dari masyarakat, sampai lalai menganggarkan pembangunan JPO.
“Terlebih peran Ketua DPRD, Pak Sunandar sebagai ketuanya wakil rakyat. Kalau sudah begini, seharusnya bisalah menganggarkan pembangunan JPO di akhir tahun ini. Apalagi Ketua DPRD merangkap sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar),” katanya.
Dirinya menyarankan Pemkab Bekasi bisa melibatkan perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi, apabila tidak mampu dalam merealisasikan rencana anggaran pembangunan JPO di akhir tahun ini dari APBD Perubahan atau Anggaran Biaya Tambahan (ABT).
“Kalau tidak mampu menganggarkan, paling tidak ada upaya komunikasi melibatkan Perusahaan, agar memberikan CSR-nya untuk pembangunan JPO. Pemkab Bekasi punya Tim Koordinasi Pengelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Bappeda dalam mengelola CSR,” pungkasnya.(bis)